kasus korupsi E-KTP telah di kalah tenar dengan:

isu ahok cerai
isu Mahar politik
isu kartu kuning

semua serba salah, lalu bagaimana NKRI bisa maju, kala warga negara dan semua elit pimpinan hanya sibuk dengan isu-isu ini ?


Jakarta, 17 November 2017

Kepada Yth,
Bapak Kepala Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI


Jalan A.Yani Kav.58 By Pass Cempaka Putih Timur
Jakarta Pusat 13011



Dengan hormat,
Yang bertanda tangan dibawah ini, saya
Nama : Suwarsit, Sugeng susilo dan Purgito
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Jl Raya Duri Kosambi No 152 RT 06/RW 01 Kel. Kosambi Kec. Cengkareng Jakarta barat
Nomor Telp/Hp : 081519731371

Dengan ini mengadukan pengaduan ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI terhadap,
Nama : Dr. Hj. Nirwana SH, MHum
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Tangerang

Adapun pengaduan saya sebagai berikut:

KRONOLOGI

1. Pada Tahun 2012 Leo Bazoka Togatorop Dkk telah menempati tanah Ajuharni Buana Soegih tanpa alas hak dan legalitas kepemilikan.
2. Ahli waris Ajuharni Buana Soegih sudah menegur untuk tidak membangunya dan mengajaknya untuk dibuktikan di Pengadilan Negeri Tangerang, sehingga menghasilkan putusan akta perdamaian No 204/PDT.G/2013/PN TNG, pada tanggal 11 Desember 2013.
3. Pada Tanggal 16 Mei 2016 Kuasa Pemohon eksekusi melakukan permohonan eksekusi berdasarkan putusan akta perdamaian Pengadilan Negeri Tangerang yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan No 204/PDT.G/2013/PN TNG.
4. Pengadilan Negeri Tangerang melaksanakan aanmaning (teguran) pertama pada Tanggal 13 Desember 2016 dan aanmaning (teguran) kedua pada Tanggal 21 Maret 2017, dan dilanjutkan mengeluarkan Penetapan Eksekusi dengan nomor 53/PEN.EKS/2016/PN.TNG jo No. 204/PDT.G/2013/PN.TNG pada Tangal 2 Juni 2017 yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan untuk melakukan eksekusi pengosongan dan penyerahan, serta perintah kepada Termohon Eksekusi untuk meyerahkan obyek tersebut kepada Pemohon Eksekusi, jika diperlukan dengan bantuan alat Kekuasaan Negara Republik Indonesia. serta Pemohon Eksekusi sudah melakukan pembayaran biaya Eksekusi/Panjar eksekusi sebesar Rp 10.142.000 ( sepuluh juta seratus empat puluh dua ribu rupiah ) pada tanggal 20 Juni 2017 melalui Bank BTN.
5. Pengadilan Negeri Tangerang melakukan rapat koordinasi keamanan yang dilaksankan pada tanggal 19 juli 2017 dengan nomor surat undangan W29.DE.HT 04.05.2667/2015 yang di hadiri dari Polres, polsek, Kodim, Koramil, Subgarnisun, Jurusita dan Pembantu Jurusita Pengadilan serta Kuasa Pemohon eksekusi.
6. Pada Tanggal 10 Agustus 2017 Pengadilan Negeri Tangerang mengeluarkan surat pelaksanaan eksekusi pengosongan dan penyerahan serta bantuan keamanan yang akan dilaksankan pada Tanggal 29 Agustus 2017 dengan Nomor W29.DE.HT.04.05.2182/2017
7. Pada Tanggal 25 Agustus 2017 demi menjaga keamanan dan lancarnya eksekusi untuk membantu Pengadilan Negeri Tangerang, Kapolres Tangerang berinisiatif berdasarkan surat dengan nomor B/823/VIII/2017/ Res Tangsel melaksanakan rapat teknis pengamanan tersendiri yang dihadiri Polres, Kodim, Garnisun, Polsek, Koramil, Dishub Kota tangerang, Dishub Kecamatan, Kecamatan, Desa dan Kuasa Pemohon eksekusi, yang mana hasil rapat tersebut telah mendapatkan dukungan penuh personil pengamanan.
8. Pada Tanggal 27 Agustus 2017 pemohon eksekusi menyiapkan makan siang, menyewakan rumah sementara termohon eksekusi, menyewa truck angkutan barang, serta melakukan kerjasama dengan warga setempat untuk turut membantu.
9. Pada Tanggal 28 Agustus 2017 Pemohon Eksekusi mengerimkan surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang perihal ketidakhadiran dan permohonan untuk tetap melaksanakan eksekusi dan kesiapan pelaksanaan Eksekusi dari pihak keamanan TNI/POLRI dan warga setempat.
10. Pada Tanggal 29 Agustus 2017 akan dilaksanakan Eksekusi Pengosongan dan penyerahan serta bantuan keamanan berdasarkan W29.DE.HT.04.05.2182/2017 NAMUN pada Tanggal 28 Agustus 2017 sore hari via telpon dari juru sita Trino Irawan, Pemohon Eksekusi mendapat kabar bahwa eksekusi di tangguhkan dengan alasan adanya kesiapan membayar dari Termohon Eksekusi dengan Nomor W29.U4/3594/HT.04.07/VIII/2017. Dan bahwa Penangguhan eksekusi tersebut sepihak dan tidak dalam keadaan memaksa.
11. Alasan adanya kesiapan membayar dari Termohon Eksekusi yang menjadi alasan ditangguhkanya eksekusi pada Tanggal 28 Agustus 2017 dengan nomor W29.U4/3594/HT.04.07/VIII/2017 TIDAK TEPAT, di karenakan berdasarkan putusan akta perdamaian Pengadilan Negeri Tangerang No 204/PDT.G/2013/PN TNG pasal 4 (empat) “untuk pelunasan sisa sebesar 1.052.250.000 ( satu milyar lima puluh dua juta ratus lima puluh ribu rupiah ) paling lambat pada Tanggal 10 Maret 2014 ( sepuluh maret dua ribu empat belas )”. Termohon eksekusi sudah ingkar janji dan sebagaimana tertuang dalam pasal 6 (enam ) putusan akta perdamaian Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 204/PDT.G/2013/PN.TNG yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat di mohonkan eksekusi pengosongan obyek perkara.
12. Kuasa hukum Pemohon Eksekusi tidak pernah sepakat menerima pembayaran apapun baik secara lisan maupun tertulis dari Termohon Eksekusi sejak awal permohonan pelaksanaan eksekusi ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 29 maret 2017, hingga permohonan kembali kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang untuk melaksanakan eksekusi atas di tangguhkanya eksekusi.
13. Bahwa pada tanggal 13 September 2017 Pemohon Eksekusi mengirimkan surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang tentang rincian biaya kerugian eksekusi atas ditangguhkanya eksekusi untuk mendapatkan penggantian.
14. Kuasa Pemohon eksekusi sudah tiga kali melakukan permohonan kembali kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang untuk melaksanakan eksekusi atas di tangguhkanya eksekusi berdasarkan surat yang dikirimkan pada tanggal : (1) 07 september 2017 dengan Nomor 01/PER.EKS/VIII/2017. (2) 09 oktober 2017 dengan Nomor 02/ PER.EKS/ X/ 2017. (3) 24 Oktober dengan nomor 03/ PER.EKS/ X/ 2017, namun kami tidak menerima jawaban/balasan.
15. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Ketua Pengadilan Negeri Tangerang diduga telah melanggar Kode Etik Profesi Hakim karena Penetapan/Putusan yang dibuat tidak memuat alasan-alasan hukum yang jelas dan dapat dimengerti serta bersifat INKOSISTEN dengan tidak menggunakan penalaran hukum yang sistematis. Berdasarkan Kode Etik Profesi Hakim Pasal 4 huruf d berkaitan dengan Sikap Hakim bahwa Setiap Hakim Indonesia mempunyai pegangan tingkah laku yang harus dipedomaninya dalam persidangan yaitu Bersikap dan bertindak menurut garis-garis yang ditentukan dalam Hukum Acara yang berlaku, dengan memperhatikan azas-azas peradilan yang baik, yaitu Putusan harus memuat alasan-alasan hukum yang jelas dan dapat dimengerti serta bersifat konsisten dengan penalaran hukum yang sistematis (reasones and argumentations of decision), dimana argumentasi tersebut harus diawasi (controleerbaarheid) dan diikuti serta dapat dipertanggung-jawabkan (account ability) guna menjamin sifat keterbukaan (transparancy) dan kepastian hukum (legal certainity) dalam proses peradilan.

Adapun pengaduan saya sebagai berikut:
1. Penangguhan eksekusi mendadak dan Tidak tepat.
2. Penangguhan eksekusi sepihak dan tidak dalam keadaan memaksa.
3. Tidak ada jawaban/balasan atas surat Pemohon.
4. Tidak mendapatkan kepastian hukum dan keadilan.

Kami mohon agar terlapor diperiksa dan dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Atas perhatian Bapak, Saya mengucapkan terimakasih.



Tembusan kepada Yth: Ketua Komisi Yudisial
Hormat saya



1. SUWARSIT 2. SUGENG SUSILO 3. PURGITO


Lampiran:
1. Foto copy KTP Pelapor
2. Foto copy Sertipikat tanah dan SPPT PBB
3. Foto copy hak waris dari kantor Notaris Setiawan SH
4. Foto copy kuasa waris dari kantor notaris Hendrawati Yurispersana SH MH MKN
5. Foto copy Salinan putusan akta perdamaian Pengadilan Negeri Tangerang
6. Foto copy surat kuasa terdaftar di Pengadilan Negeri Tangerang
7. Foto copy Surat permohonan eksekusi terdaftar di Pengadilan Negeri Tangerang
8. Foto copy Aanmaning (teguran ) pertama
9. Foto copy Aanmaning (teguran) kedua
10. Foto copy Pembayaran Aanmaning
11. Foto copy Permohonan pelaksanaan Eksekusi
12. Foto copy Surat Penetapan Eksekusi
13. Foto copy Pembayaran Skum Eksekusi
14. Foto copy undangan rapat koordinasi Pengadilan Negeri Tangerang
15. Foto copy rapat teknis pengamanan eksekusi dari Kapolres
16. Foto copy pelaksanaan eksekusi pengosongan dan penyerahan obyek perkara
17. Foto copy surat perihal ketidakhadiran dan permohonan untuk tetap melaksanakan eksekusi
18. Foto copy penanggguhan eksekusi
19. Foto copy surat rincian kerugian atas ditangguhkanya eksekusi
20. Tiga kali (3X) Foto copy surat permohonan pelaksanaan eksekusi kembali

Post has attachment
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
Djoko Edhi Soetjipto Abdurrahman
5 Photos - View album
Wait while more posts are being loaded