PEMERINTAH INDONESIA MULAI KEKUTIRAN ISU PAPUA DI TINGKAT INTERNATIONL
OTIS TABUNI Sentral Javanews.
Menguat isu tuntutan Papua Merdeka di tingkat International menjadi kekuatiran bagi Pemerintah Indonesia. Isu ini dibahas dalam rapat kerja komisi I DPR RI bersama kementerian luar negeri di Jakarta pada Selasa (/9 2016). Dalam rapat yang dipimpin oleh Hanafi Rais dari fraksi partai amanat nasional itu mengakui dukungan sejumlah negara di Pasifik selatan, tokoh Afrika Selatan Uskup Desmond Tutu dan sejumlah anggota majelis parlemen Inggris menjadi perhatian serius sejumlah anggota parlemen RI. Hal senanda juga disampaikan oleh disampaiakan oleh Ida Fauziah memberi perhatian pada opini yang dibangun oleh gerakan politik pembebasan bangsa Papua oleh ULMWP (United Liberation Movement for West Papua) di berbagai negara melalui media sosial. Opini ini telah berhasil mendatangkan dukungan untuk ULMWP. Kekuatiran RI juga meruak kebakaran jenggot atas komitmen Desmond Tutu, tokoh gereja sekaligus aktivis HAM Afrika atas dukungannya kepada Kemerdekaan Papua. Komitmen tersebut disampaikan saat pada saat benny wenda bertemu dengan Uskup Agung Afrika Selatan pada 21 November 2015 di Cape Town Afrika Selatan. Dalam pertemuan tersebut, Pimpinan HAM ini menyatakannya terhadap perjuangan Politik kepada Bangsa Papua.
Pertemuan rapat kerja komisi 1 DPR RI ini, kepala LIPI, Adrana Elzabeth mengatakan bahwa Pemerintah RI agak remeh dengan kedudukan ULMWP di pengamat dalam MSG, padahal lembaga politik bangsa Papua barat mengangkat isu Papua di kanca International dan dukungan negara – negara Pasifik Selatan terhadap gerakan Politik kemerdekaan Papua barat. ULMWP menunjukan keberhasilan lobi diaspora Papua di seluruh dunia. Lebih lanjut, kata Dia gerakan politik Papua mampu melihat dinamika dan situasi politik di Jakarta yang riuh serta bagimana dunia international melihat suatu isu. ULMWP mampu mengkonsolidasikan isu – isu Politik dan mengantisipasi isu – isu HAM. Katanya, langkah yang dipermainkan oleh ULMWP sangat efektif dan dapat diterima oleh komunitas International.
Menteri Luar Negeri RI, Retno LP Marsudi, mengatakan ULMWP sebenarnya tidak menjadi representatif semua warga Papua. Hal ini sering dikatakan oleh menterian Luar negeri RI untuk menutupi isu Papua agar tidak menjadi kacau di Jakarta.
Tujuan ULWMP jelas, yaitu gerakan perjuangan untuk melepaskan diri dari negara kesatuan rebuplik indonesia. ULMWP adalah wadah representatif politik kemerdekaan Papua barat yang telah mengkonsolodasikan diri dari tiga ( 3) fraksi perjuangan yaitu Parlemen Nasional West Papua (PNWP), Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) dan West Papuan National Coalition Liberation ( WPNCL) .
Dengan dibangunnya kesatuan melalui ULMWP membuat Indonesia melalui kemnlu mengalami kemerosotan dan kekalahan politik diplomasi untuk di kanca International demi mengamankan posisinya dengan kampanye bohong terhadap Papua. Namun ULMWP dengan dukungan penuh masyarakat International membuat keyakinannya bahwa kemerdekaan papua adalah hak bangsa Papua melalui jalur diplomasi.
Pernyataan Menlu ini memberikan kekuatan bagi Pejuan papua barat untuk menyatakan bahwa kedudukan ULMWP di MSG adalah wadah perwakilan politik bangsa Papua untuk kemerdekaan Papua barat. Mosi perdana menteri Salomon Islan terkait misi pencari fakta dugaan pelanggaran HAM di papua barat juga di pertanyakan oleh LIPI, katanya bahwa jakarta harus membuka diri untuk menerima mereka, apapun bisa dibicarakan.
Dengan adanya wadah kesatuan politik bangsa Papua, kemerdekaan papua semakin mendekat. Tinggal menunggu waktu.

Otis Tabuni

kemerdekaan ialah hak segala bangsa
Wait while more posts are being loaded