Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment
Tabung Gas Bocor, Warung Pecel Lele di Kelapa Gading Terbakar

Post has attachment
Berkas Pretty Asmara Dinyatakan Lengkap, Dilimpahkan ke Kejati DKI

Post has attachment
50 tahun dilupakan, pemimpin Melanesia desak dunia akui hak legal rakyat West Papua

Jayapura, Jubi – Isu Papua kembali bergulir dalam sidang majelis umum PBB ke 72 di New York. Kepulauan Solomon, Tuvalu dan Vanuatu kembali menunjukkan dukungan rakyat Melanesia dan Pasifik atas hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa West Papua. Pernyataan ketiga negara ini lebih tajam dari tahun lalu. Penentuan nasib sendiri menjadi fokus Manasseh Sogavare (PM Kepulauan Solomon), Charlot Salwai (PM Vanuatu) dan Enele Sosene Sopoaga (PM Tuvalu) dalam pidato masing-masing.

Dunia melupakan bangsa West Papua
Perdana Menteri Kepulauan Solomon Manasseh Sogavare menantang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk bertindak cepat menghentikan berbagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi pada bangsa Melanesia di West Papua.

Pernyataan ini disampaikan Sogavare dalam sidang ke 72 Majelis Umum PBB di New York, Jumat (22/9/2017). Sogavare mengatakan bahwa kurangnya perhatian PBB terhadap nasib bangsa Melanesia di Papua Barat sangat bertentangan dengan Pasal 73 Piagam PBB, yang berbicara mengenai Hak Asasi Manusia yang mendasar dan Deklarasi 1960 tentang Pemberian Kemerdekaan kepada Negara-negara dan bangda yang masih berhadapan dengan kolonialisme.

Baca Kiribati bergabung, delapan negara akan bawa isu West Papua di UNGA

Sogavare dalam pidatonya di hadapan para pemimpin dunia yang hadir dalam sidang manjelis umum PBB menegaskan bahwa posisi Kepulauan Solomon mengenai dekolonisasi dan isu HAM didasarkan pada prinsip-prinsip yang secara konsisten dijunjung tinggi dan dalam hubungan ini, "Kepulauan Solomon mengutuk pelanggaran HAM yang terus terjadi di West Papua”.

"Tujuan Pembangunan Berkelanjutan kita yang mempromosikan gagasan "no-one left behind" identik dengan janji kosong jika PBB tidak segera mengambil langkah-langkah aktif untuk mengatasi penderitaan rakyat West Papua,” kata Sogavare dalam pidatonya.

Ia menyebut dunia telah meninggalkan bangsa West papua selama 50 tahun terakhir. Dunia hanya mencatat adanya sebuah bangsa bernama West Papua tanpa memikirkan hak bangsa tersebut.

“Sejak saat itu, rakyat West Papua tidak pernah diberikan hak penentuan nasib sendiri yang benar dan dijamin oleh hak yang tidak dapat dicabut sebagaimana dinyatakan dalam Kovenan Hak Asasi Manusia PBB, "kata Sogavare.

Lanjutnya, hanya tindakan internasional yang dilakukan masing-masing negara dan dari badan-badan organisasi terkemuka dari sistem internasional, terutama Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dapat membuka jalan bagi bangsa West Papua untuk mendapatkan hak menentukan nasib sendiri yang telah dilupakan selama hampir lima puluh tahun.

"Jika hal ini gagal, kita sebagai Keluarga Bangsa-Bangsa di dunia terlibat dalam mengabadikan penderitaan dan menjadi buta atas ketidakadilan. Kita kehilangan satu kesempatan emas untuk tetap setia pada ucapan " no-one left behind," kata Sogavare.

Hak legal rakyat West Papua
Sehari sebelumnya, Perdana Menteri Vanuatu, Charlot Salwai, dihadapan sidang yang sama mengatakan bahwa rakyat West Papua harus diberi hak untuk menentukan nasib sendiri untuk bebas dari kolonialisme.

Baca Gereja Pasifik : Tidak masuk akal apa yang dilakukan diplomat Indonesia!

"Selama setengah abad dilupakan, sekarang masyarakat internasional telah menyaksikan keseluruhan penyiksaan, pembunuhan, eksploitasi, kekerasan seksual dan penahanan sewenang-wenang yang dilakukan terhadap rakyat West Papua oleh Indonesia. Masyarakat internasional menutup telinga dari jeritan rakyat West Papua yang meminta bantuan. Kami mendesak Dewan Hak Asasi Manusia untuk menyelidiki kasus-kasus ini,” ungkap Salwai.

Salwai mengungkapkan, rakyat Melanesia meminta pemerintah di seluruh dunia untuk mendukung hak legal West Papua untuk menentukan nasib sendiri dan untuk bersama-sama dengan Indonesia mengakhiri segala jenis kekerasan.

“Juga menemukan kesetaraan sebagai warga negara untuk memfasilitasi penyusunan sebuah proses yang akan memungkinkan mereka (rakyat West Papua) untuk bebas mengekspresikan pilihan mereka," ujar Salwai.

Juru bicara United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Benny Wenda yang hadir bersama delegasi Pemerintah Solomon mengakui bahwa kesempatan hadir secara resmi dalam sidang majelis umum PBB ini adalah yang pertama kalinya untuk bangsa West Papua sejak lima puluh tahun lalu. Selain Benny Wenda, petinggi ULMWP lainnya yang ikut serta adalah Rex Rumakiek.

Baik Wenda maupun Rumakiek yakin bahwa inilah momentum bagi bangsa West Papua.

Baca Papua kembali disoroti pada sidang Dewan HAM PBB ke-36

“Sudah sejauh ini lobi dan diplomasi kami karena dukungan bangsa dan rakyat West Papua di Tanah Papua. Saudara-saudara Melanesia dan Pasifik tidak melupakan kita,” kata Benny Wenda.

Sikap Indonesia dan respon ULMWP
Laporan kelompok kerja Universal Periodic Review atas perkembangan HAM Indonesia dalam sidang Dewan HAM PBB sesi ke-36 di Geneva yang berlangsung sejak tanggal 11-29 September menyebutkan Presiden Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) berkomitmen terhadap kebijakan komprehensif untuk mempercepat pembangunan di provinsi Papua dan Papua Barat, untuk memberikan kesempatan pada rakyat di dua provinsi ini bisa menikmati kemakmuran dengan basis yang sama dengan rakyat lainnya di wilayah lain Indonesia. Selain itu, upaya untuk mengatasi masalah ketidakadilan, termasuk dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Papua, sedang dilakukan, termasuk melalui pembentukan tim terpadu di bawah Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, yang melibatkan Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia pada tahun 2016 lalu.
Baca Ini penjelasan Pater Neles Tebay tentang penunjukan dirinya oleh Presiden Jokowi

Bulan lalu, Presiden Jokowi pun telah bertemu dengan 14 orang Papua untuk membahas kemungkinan sebuah dialog sektoral antara Papua dan Jakarta. Menurut Pater Neles Tebay yang ditunjuk oleh Presiden Jokowi sebagai orang yang bertanggungjawab mempersiapkan dialog tersebut, Presiden Jokowi dalam pertemuan 15 Agustus lalu sangat serius mendukung dan menyambut baik gagasan dialog sektoral untuk mempercepat kemajuan dan pembangunan di Tanah Papua.

Dialog sektoral yang dimaksudkan adalah suatu forum atau pertemuan yang dihadiri oleh pihak-pihak terkait dan berkompeten untuk membahas suatu sektor atau bidang tertentu, misalnya dialog sektoral untuk pendidikan, kesehatan, kehutanan, perkebunan, pertambangan, perikanan, dan lainnya.

Ia menambahkan, peserta dialog sektoral mencakup Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, para ahli, praktisi, Perguruan Tinggi, pihak swasta, lembaga keagamaan, dan lembaga adat.

Baca Sinyal Jakarta untuk dialog, ULMWP: “Tidak tertarik”

Namun Octovianus Mote, Sekretaris Jenderal ULMWP menegaskan pihaknya tidak tertarik untuk dialog ‘bilateral’ (one-on-one) dengan pemerintah Indonesia.

“Sudah terlambat. Dunia sekarang sudah tahu kami telah berupaya melakukan dialog dengan Indonesia selama bertahun-tahun. Jika hal semacam itu bisa terjadi, kami hanya tertarik untuk negosiasi, bukan dialog. Yakni sebuah negosiasi yang dimediasi secara internasional,” tegasnya.

Bagi Mote, tujuan dari apa yang disebut Indonesia sebagai dialog masalah-masalah “sektoral” itu tidak jelas akan kemana.

“Kami tidak menaruh perhatian pada dialog apapun (antara Jakarta dan Papua). Fokus kami adalah mengajak sebanyak mungkin negara-negara anggota PBB untuk mengembalikan West Papua menjadi agenda PBB. Jadi kalau memang pemerintah Indonesia ingin melakukan dialog tentang isu-isu pembangunan, ya silahkan saja. Mereka bisa melakukannya,” ungkap Mote.

Baca Desakan Dialog Indonesia – Papua, ULMWP perlu mempersiapkan diri

Mote menegaskan, bagi ULMWP yang sudah diakui dalam kolektif Melanesian Spearhead Group (MSG) sebagai peninjau, maka forum itulah yang menjadi kendaraan bagi perjuangan HAM dan penentuan nasib sendiri West Papua disuarakan di level internasional. (*)

Post has attachment
DitJen Imigrasi: Syarat Pergantian Paspor Hanya E-KTP dan Paspor Lama

Post has attachment
Lecehkan Profesi Wartawan, MW Warga Samarinda di Polisikan

Post has attachment
Pemerintah Jangan Gegabah Mewajibkan E-Toll

Post has attachment
Penegakan Hukum dan Pengawasan Sektor Lingkungan Belum Efektif

Post has attachment
UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Disahkan, Implementasi dari Pemerintah Ditunggu DPR
Wait while more posts are being loaded