Post is pinned.Post has attachment
Tax Amnesty Tak Tercapai Ditambah Defisit Melebar, Pemerintah Harus Cari Utangan Rp 500 T, Jika Tidak Negara Terancam Tak Bisa Bertahan
Senin, September 12, 2016

Email

Nusanews.com - Postur fiskal pemerintah saat ini sepertinya masih terbebani dengan target penerimaan negara dalam APBN Perubahan 2016. Dengan target perajakan yang tak akan tercapai bisa berpotensi melewati batas defisit yang diamanatkan dalam UU Keuangan Negara.

Di satu sisi, pemerintah yang mengusung program pengampunan pajak (tax amnesty) dengan menargetkan dana tebusan sebesar Rp165 triliun, sepertinya juga takan tercapai. Maka pemerintah juga akan melanggar UU Pengampunan Pajak.

“Dalam program tax amnesty itu, pemerintah Jokowi berpotensi melanggar UU. Karena pemerintah sendiri tak menjalankan secara optimal malah ada dugaan permainan kotor terjadi dalam proses pengampunan wajib pajak (WP) kelas kakap,” tutur ekonom UBK, Salamuddin Daeng, di Jakarta, Minggu (11/9).

Sementara dalam defisit anggaran, kata dia, dalam UU Keuangan Negara, diatur batas defisit tak boleh melebihi 3 persen. Namun sepertinya, dalam prediksi dia, bisa melebihi 3 persen tersebut. Beberapa indikatornya terlihat dari postur APBNP 2016 itu.

Menurut dia, dari sisi perencanaan anggaran di APBNP 2016 itu sangat ambisisius. Seperti dalam target penerimaan perpajakan yang mencapai Rp1.539,2 triliun.
Angka tersebut terdiri dari target penerimaan pajak mencapai Rp1.355,2 triliun dan target penerimaan dari bea-cukai sebesar Rp184,0 triliun. Target pajak sendiri berasal dari pajak non migas sebanyak Rp1.318,9 triliun serta pajak penghasilan (PPh) migas sejumlah Rp36,3 triliun.

Sementara target pengeluaran atau belanja negara mencapai Rp2.082,9 triliun.

“Jika target penerimaan pajak tak tercapai atau sama dengan penerimaan tahun lalu yang hanya Rp1.000 triliun, maka defisit akan bisa lebih dari 4% dari PDB (Produk Domestik Bruto),” jelas Salamuddin.

Bahkan, kata dia, kondisi fiskal pemerintah akan lebih parah lagi, jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak memperoleh utang besar. Paling tidak, menurutnya, utangan sebanyak Rp 500 triliun di tahun ini atau sama dengan tahun anggaran 2015 harus dikantongi pemerintah.

“Jika itu tak terjadi, maka negara akan terancam tak bisa bertahan, atau ‘government shutdown’. Pemerintah masih ada, tapi tidak ada gunanya lagi,” tandas dia.

Meski pemerintah sudah mengusung program tax amnesty, tapi nyatanya tak akan sesuai target, sehingga kembali menjadi beban anggaran pemerintah.

“Jalan keluarnya, pemerintahan Jokowi harus mengajukan APBNP kedua tahun 2016 ini. Untuk merevisi target penerimaan nrgara. Tapi pertanyaannya, apakah DPR mau membahas? Karena semua ada biayanya, sebagaimana pembahasan UU Tax Amnesty,” pungkasnya. (akt)NUSANEWS.com
Photo

Nama irham taufik 24.2.1975.tinggal di lampung tengah profinsi lampung,saya ingin bergabung di dalam sebagai keluarga penegak kebenaran 

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment
Nur Indah Fatmawati - detikNews

Diperiksa KPK soal BLBI, Rizal Ramli: Pelakunya Elite Semua
Rizal Ramli di gedung KPK, Jakarta. (Nur Indah Fatmawati/detikcom)
Jakarta - Rizal Ramli mendatangi KPK berkaitan dengan penyidikan kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Mantan Menteri Koordinator Perekonomian itu mengaku akan memberikan penjelasan berkaitan dengan perkara itu.

"Mudah-mudahan penjelasan kami hari ini dengan KPK akan membuka titik terang dari kasus BLBI. Hanya saja, kami berharap kasus ini tidak tertukar guling dengan kasus yang lain. Seperti teman-teman ketahui, ada e-KTP, ada kasus BLBI, ini pelakunya elite semua," ucap Rizal Ramli di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (2/5/2017).

Menurutnya, era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini adalah saat yang tepat untuk mengungkap kasus korupsi tersebut. Momentum ini, kata Rizal Ramli, tepat untuk menunjukkan pemerintahan yang bersih.


"Karena beliau (Jokowi) tidak terlibat, ini kesempatan, momentum, untuk menegakkan pemerintahan yang bersih, dan good governance di Indonesia," ujarnya.

Dalam perkara ini, KPK menetapkan mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung sebagai tersangka. Kasus berawal pada Mei 2002, Syafruddin menyetujui Komite Kebijakan Sektor Keuangan atas proses litigasi terhadap kewajiban obligor menjadi restrukturisasi atas kewajiban penyerahan aset oleh obligor kepada BPPN sebesar Rp 4,8 triliun.

Namun, pada April 2004 Syafruddin malah mengeluarkan surat pemenuhan kewajiban atau yang disebut SKL (surat keterangan lunas) terhadap Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) yang memiliki kewajiban kepada BPPN.

SKL itu dikeluarkan mengacu pada Inpres Nomor 8 Tahun 2002 yang dikeluarkan pada 30 Desember 2002 oleh Megawati Soekarnoputri, yang saat itu menjabat Presiden RI. KPK menyebut perbuatan Syafruddin menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 3,7 triliun.
(nif/dhn)
Photo

Post has attachment
Belum Temukan Pelaku, Polisi Justru Periksa Dokter yang Tangani Novel
Rep: Alfan Tiara Hilmi/ Red: Angga Indrawan
AP Penyidik KPK Novel Baswedan usai keluar dari rumah sakit, Selasa (11/4).
Penyidik KPK Novel Baswedan usai keluar dari rumah sakit, Selasa (11/4).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Penyelidikan kasus penyiraman air keras kepada Penyidik KPK, Novel Baswedan masih berlanjut, meski pelaku hingga saat ini tak dapat terungkap. Kepolisian mengatakan akan meminta keterangan dari dokter yang menangani luka yang diderita Novel.

“Nanti akan kami cek kembali dari keterangan saksi dan saksi ahli kemudian dari keterangan dokter,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono, di Mapolda Metro Jaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (2/5).

Argo menjelaskan, pemeriksaan dokter nantinya akan berkaitan dengan hasil visum et repertum Novel Baswedan. Kepolisian akan memeriksa bagaimana kondisi luka Novel seperti posisi luka tersebut dan seberapa parah luka yang dideritanya.

“Jadi kami meminta keterangan dari dokter berkaitan dengan hasil visum. Itu saja sih,” jelasnya.

Selain meminta keterangan dari saksi ahli, kepolisian mengatakan pihaknya juga telah memeriksa 19 orang saksi. Novel sendiri sebagai korban juga akan dimintai keterangan setelah ia pulih secara fisik maupun mental. Nantinya, keterangan dari 19 saksi tersebut, akan dibandingkan dengan keterangan dokter dan korban.

“Tentunya saksi ini yang nanti akan kita kroscek kembali keterangannya dengan barang bukti,” kata Argo.

Dari hasil laboratorium forensik, tempo lalu kepolisian sendiri juga telah mengetahui kandungan air keras yang digunakan pelaku untuk menyerang wajah Novel yaitu H2SO4. Nantinya kandungan air keras tersebut juga akan dibandingkan dengan hasil visum serta keterangan yang disampaikan dokter.

“Nanti akan kami cek juga keterangan dari dokter dan hasil labfor,” ujar Argo. 
Photo

Post has attachment
KPK Periksa Rizal Ramli Terkait Kasus BLBI

2 Mei 2017 12:02 WIB Category: Nasional Dikunjungi: kali
JAKARTA, suaramerdeka.com - Rizal Ramli dimintai keterangannya selaku saksi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (2/5). Menteri Keuangan dan Koordinator Perekonomian periode 2000-2001 itu diperiksa dalam penyidikan kasus korupsi terkait pemberian surat keterangan lunas kepada Sjamsul Nursalim yang merugikan negara hingga Rp3,7 triliun.

“Kalau tidak salah saya sudah tiga tahun lalu diperiksa kasus ini sama Pak Kwik Kian Gie sebagai saksi ahli dan saya tidak tahu kenapa kasusnya tiga tahun hilang muncul kembali,” kata Rizal saat tiba di gedung KPK, Jakarta.

Rizal lantas menuturkan bahwa dulu dia sering dimintai pendapat mengenai kasus-kasus kejahatan ekonomi saat Baharuddin Lopa menjabat sebagai Jaksa Agung.

“Dulu waktu Jaksa Agung Lopa banyak kasus-kasus dalam bidang ekonomi. Jaksa memang mengerti aspek hukumnya tetapi tidak mengerti aspek ekonominya,” katanya, menambahkan Baharuddin Lopa biasa datang ke rumahnya dengan membawa bahan-bahan untuk didiskusikan.

“Kami diskusikan gimana sih modusnya terjadinya kejahatan apakah pada level kebijakan atau pada level pelaksanaan dan kemudian Pak Lopa mengembangkan, tetapi sayang Pak Lopa meninggal beberapa lama kemudian,” kata Rizal.

Saat Bibit Samad Rianto menjabat sebagai Wakil Ketua KPK, Rizal mengatakan, dia juga diminta memberikan penjelasan secara tertutup dalam kasus Bank Century.

“Apakah kasus Century itu kasus korupsi biasa atau memang kebijakannya yang bersifat kriminal dengan sengaja. Pada waktu itu saya jelaskan kepada Pak Bibit bahwa Century adalah kasus kebijakan yang memang dirancang dari awal sifatnya kriminal dengan ambil uang negara,” tuturnya.

Ia berharap penjelasannya hari ini kepada KPK bisa membawa titik terang dalam penyelidikan kasus korupsi terkait Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

(Ant/ CN33)
Photo

Post has attachment
Rachmawati: Tersangka Utama Skandal BLBI adalah Megawati
2017-04-30 07:34:51


Ilustrasi. Pendiri Universitas Bung Karno (UBK), Rachmawati Soekarnoputri.(Foto: BH /mnd)

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung sebagai tersangka kasus Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Dalam keterangan yang disampaikan hari Selasa lalu (25/4), Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan, pihaknya telah menemukan bukti permulaan yang kuat dalam kasus ini.

Menyusul krisis moneter yang terjadi pada 1997 dan 1998, BI mengucurkan bantuan untuk menjamin likuiditas sebanyak 48 bank yang bangkrut akibat krisis. Total bantuan yang dikucurkan sebesar Rp 147,7 triliun. Belakangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengatakan, tak kurang dari Rp 138,4 triliun dari total bantuan itu menguap tidak jelas.

Penetapan Syafruddin Arsyad Temenggung sebagai tersangka kasus SKL BLBI, menurut tokoh nasional Rachmawati Soekarnoputri, kurang tegas dan kurang memperlihatkan rasa keadilan.

Bagaimanapun, sebut putri Bung Karno itu, Syafruddin adalah pelaksana dari sebuah peraturan yang memungkinkan SKL diberikan kepada debitur BLBI yang bandel.

Peraturan yang dimaksud Rachma adalah Inpres 8/2002 tentang Pemberian Jaminan Kepastian Hukum kepada Debitur yang Telah Menyelesaikan Kewajibannya atau Tindakan Hukum kepada Debitur yang Tidak Menyelesaikan Kewajibannya Berdasarkan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham.

Inpres 8/2002 itu ditandatangani Megawati Soekarnoputri, presiden ketika itu, pada tanggal 30 Desember 2002.

"Ini adalah bonggol dari persoalan SKL BLBI. Kepala BPPN hanya menjadi pelaksana dari kebijakan yang diputuskan dia (Megawati) sebagai presiden," ujar Rachma di sela menghadiri pernikahan putri Komandan Komando Pendidikan dan Latihan (Kodiklat) TNI Letjen Agus Sutomo, di TMII, Jumat malam (28/4).

"Syaf, kalau pun bersalah, kesalahannya adalah karena mengikuti Inpres yang ditandatangani Mega," ujarnya lagi.

Karena itu, mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden ini berharap KPK tidak berhenti pada pejabat yang melaksanakan kebijakan.

Di sisi lain Rachma berharap agar upaya mengungkap megaskandal ini tidak sekadar dijadikan alat tawar menawar menyusul wacana kocok ulang kabinet.

"Jangan sampai upaya kali ini hanya dijadikan tekanan ke arah reshuffle kabinet. Ini harus tuntas. Mega tersangka utama, dan harus bertanggung jawab," demikian Rachma.(dem/rmol/bh/sya)http://i173.photobucket.com/albums/w73/minyakkaleli/minyakkaleli007/Rachmawati-Soekarnoputri_zpsw6oljwky.jpg

Post has attachment
DPR Minta LPSK Lindungi Miryam
Rep: Ali Mansur/ Red: Bilal Ramadhan
Antara/Sigid Kurniawan Mantan anggota Komisi II DPR tahun 2009-2014 Fraksi Partai Hanura Miryam S Haryani (kedua kiri)
Mantan anggota Komisi II DPR tahun 2009-2014 Fraksi Partai Hanura Miryam S Haryani (kedua kiri)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil meminta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) melindungi Miryam S Haryani, mantan anggota Komisi II DPR RI, menyusul penangkapannya oleh polisi, Senin (1/5). Nasir menilai, Miryam sarat akan sejumlah tekanan atas keterangan yang ia miliki terkait kasus dugaan korupsi KTP-el.

"Keterangan Miryam yang berubah-ubah ini adalah sinyal bahwa yang bersangkutan mengalami sejumlah tekanan dan mungkin ancaman dari pihak lain,” ungkap Nasir kepada awak media, di Jakarta, Selasa (2/5).

Menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, sebagai satu-satunya lembaga yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Maka LPSK wajib aktif memberikan perlindungan terhadap saksi yang berpotensi menuai ancaman seperti Miryam.

Nasir menilai Miryam berhak mendapatkan perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta benda serta bebas dari ancaman yang terkait dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya dan juga bebas dari tekanan dalam memberikan keterangan.

"Untuk itu sebaiknya LPSK segera jemput bola untuk melindungi Miryam," tambahnya.

Lebih lanjut, Nasir menyayangkan sikap kurang responsif KPK dalam melindungi Miryam sebagai saksi dalam kasus mega korupsi KTP-el. Kata Politikus asal Dapil Aceh itu, sejak awal Miryam mengatakan bahwa yang bersangkutan merasa diancam dan ditekan sejumlah pihak.

Nasir Djamil juga mengatakan seharusnya KPK harus segera mengambil langkah untuk berkoordinasi dengan LPSK. "Bukan justru menjadikannya sebagai tersangka memberi keterangan palsu atas keterangan yang ia berikan, karena sebagai Saksi, keterangan Miryam dilindungi Undang-Undang," ungkap Nasir.

Untuk itu, Nasir berharap LPSK segera mengambil langkah cepat sehingga pengungkapan kasus KTP-el dapat berjalan dan tidak ada satupun pihak yang dapat menghambat proses penanganan korupsi ini.
Photo

Post has attachment
KPK Minta Fraksi Penolak Hak Angket Konsisten

Lizsa EgehamLizsa Egeham
02 Mei 2017, 07:38 WIB

Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah usai memberi keterangan pers di gedung KPK, Jakarta, Selasa (6/12). Setelah Taufiqurahman ditetapkan sebagai tersangka, KPK melakukan penggeledahan beberapa tempat di Nganjuk dan Jombang. (Liputan6.com/Helmi Affandi)
Liputan6.com, Jakarta - Rapat paripurna DPR telah menyetujui hak angket terhadap KPK. Namun begitu, ada sejumlah fraksi yang menolak pengguliran hak anggota dewan tersebut.

Fraksi yang menolak hak angket yaitu dari Partai Gerinda, PKB, Demokrat, PKS, PAN, dan PPP. Langkah mereka pun diapresiasi KPK. Lembaga antikorupsi itu meminta anggota dalam fraksi tersebut agar bersikap konsisten.

BACA JUGA
KPK Apresiasi ke Polri Berhasil Tangkap Miryam Haryani
Polisi Periksa Dokter yang Visum Novel Baswedan
Tertangkap Usai Buron, Miryam Haryani Diminta KPK Koperatif
"Bagi fraksi-fraksi yang menolak (hak angket KPK) agar tetap konsisten terhadap penolakan hak angket KPK. Dukung KPK untuk tidak membuka (rekaman dan BAP Miryam)," kata Juru Bicara KPK Febri di Gedung KPK Kuningan Jakarta Selatan, Senin 1 Mei 2017.

Febri juga meminta agar anggota DPR dapat memahami bahwa apabila rekaman pemeriksaan dan BAP milik Miryam dibuka selain di persidangan e-KTP, hal itu dapat menghambat proses penyidikan kasus tersebut.

"Perlu kita pisahkan ranah politik dan mana yang penegak hukum. Perlu dicermati DPR agar ke depan kewenangan konstitusional kekuatan yang powerfull tidak digunakan masuk ke proses hukum yang berjalan dan bisa digunakan secara tepat," tandas Febri.

Melalui hak angket, anggota DPR meminta KPK membuka rekaman pemeriksaan terhadap Miryam S Haryani, anggota DPR yang kini menjadi tersangka pemberian keterangan palsu dalam kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP.

Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor beberapa waktu lalu, penyidik KPK Novel Baswedan yang dikonfrontir dengan Miryam, mengatakan bahwa Miryam ditekan oleh sejumlah anggota Komisi III DPR, agar tidak mengungkap kasus korupsi dalam pengadaan e-KTP.

KPK
Hak Angket DPR
Photo
Wait while more posts are being loaded