Profile

Cover photo
hukum unnes
Attended dikti
Lives in semarang
65 followers|56,661 views
AboutPostsPhotosVideos

Stream

Have them in circles
65 people
rina hari's profile photo
Oppo1234 Oppo1234's profile photo
agus sulissetyono's profile photo
Dekan FH Unnes's profile photo
Faris Buncid's profile photo
Aroem Litania's profile photo
ibrohim haminullah's profile photo
Ultraman Leo's profile photo
Andre Seandy's profile photo

hukum hasn't shared anything with you.

People are more likely to share with you if you add them to your circles.

People
Have them in circles
65 people
rina hari's profile photo
Oppo1234 Oppo1234's profile photo
agus sulissetyono's profile photo
Dekan FH Unnes's profile photo
Faris Buncid's profile photo
Aroem Litania's profile photo
ibrohim haminullah's profile photo
Ultraman Leo's profile photo
Andre Seandy's profile photo
Work
Occupation
nothing
Places
Map of the places this user has livedMap of the places this user has livedMap of the places this user has lived
Currently
semarang
Story
Tagline
Semarang, fh.unnes.ac.id. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang merupakan fakultas ke delapan di Universitas Negeri Semarang. Fakultas Hukum UNNES merupakan pengembangan lebih lanjut dari Program Studi Ilmu Hukum yang berada di bawah naungan Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial. Kelahiran Program Studi Ilmu Hukum merupakan respons atas terbitnya Keputusan Presiden No. 124/1999, tentang perubahan IKIP Semarang, IKIP Bandung, dan IKIP Medan menjadi Universitas. Dengan Keputusan Presiden tersebut IKIP Semarang berubah menjadi Universitas Negeri Semarang, yang menyebabkan UNNES memiliki kewenangan tambahan untuk menghasilkan tenaga non-kependidikan. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang merupakan fakultas ke delapan di Universitas Negeri Semarang. Fakultas Hukum UNNES merupakan pengembangan lebih lanjut dari Program Studi Ilmu Hukum yang berada di bawah naungan Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial. Kelahiran Program Studi Ilmu Hukum merupakan respons atas terbitnya Keputusan Presiden No. 124/1999, tentang perubahan IKIP Semarang, IKIP Bandung, dan IKIP Medan menjadi Universitas. Dengan Keputusan Presiden tersebut IKIP Semarang berubah menjadi Universitas Negeri Semarang, yang menyebabkan UNNES memiliki kewenangan tambahan untuk menghasilkan tenaga non-kependidikan. Program Studi Ilmu Hukum yang bernaung pada Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial ini telah mengalami perkembangan yang sangat pesat, sehingga dibutuhkan pengembangan kelembagaan yang memadai dalam bentuk fakultas. Pengembangan kelembagaan ini dilakukan dengan peningkatan Program Studi Ilmu Hukum menjadi Fakultas Hukum yang memperoleh persetujuan Senat Universitas Negeri Semarang pada tanggal 10 Oktober 2007, dan dikukuhkan dengan persetujuan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas dengan Keputusan Dirjen Dikti Nomor 3840/D/T/2007 dan diterbitkannya Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Peningkatan Status Program Studi Ilmu Hukum menjadi Fakultas Hukum tertanggal 30 Nopember 2007.
Introduction

STRUKTUR ORGANISASI

FAKULTAS  HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Struktur organisasi Fakultas Hukum UNNES mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi dan Statuta Universitas Negeri Semarang. Struktur organisasi di Fakultas Hukum  UNNES secara hierarkis sebagaimana terlihat pada bagan di bawah (Bagan Struktur Organisasi Fakultas Hukum Unnes), menunjukkan bahwa pengelolaan fakultas dilakukan oleh Dekan dan ditingkat bagian, ketua bagian mengkoordinasi pelaksanaan tugas dalam mengelola bagian . Dalam hal-hal yang sifatnya subtansial dan fundamental menyangkut pengembangan fakultas,bagian  dan prodi, Dekan senantiasa berkonsultasi kepada Senat Fakultas. Secara umum, pengambilan keputusan atau pembuatan kebijakan akademik dan kemahasiswaan dilakukan secara  sentralistik, yakni mengacu pada kebijakan di tingkat atasnya. Namun demikian, dalam pelaksanaannya, bagian dan program studi diberi otonomi untuk merancang dan melaksanakan kegiatan akademik sesuai dengan kewenangannya di bawah koordinasi fakultas. Dalam kaitan ini, selain sebagai penanggung jawab utama yang berperan besar dalam pengambilan kebijakan strategis, pimpinan fakultas (Dekan) juga berperan sebagai pengarah dan mitra bagi keseluruhan komponen organisasi di atas.

 

Dengan demikian, mekanisme pembagian kerja yang diterapkan merupakan wujud implementasi desentralisasi atau pendelegasian kewenangan dari pimpinan fakultas kepada pejabat di bawahnya yang membantu Dekan dalam melaksanakan tugas berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola fakultas secara demokratis.

 

Pengelolaan fakultas lebih mengedepankan koordinasi fungsional dengan kesadaran akan adanya keterkaitan yang cukup erat antar-komponen fakultas berbasis tugas pokok dan  fungsi masing-masing. Koordinasi ini  dilakukan baik secara formal (melalui rapat koordinasi) maupun secara informal, misalnya dengan melakukan monitoring ke jurusan-jurusan. Selama ini model koordinasi tersebut telah  mampu mendukung tercapainya sinkronisasi pelaksanaan tugas, sehingga pengelolaan fakultas dapat berjalan dengan baik.

 

Dalam pelaksanaan koordinasi tugas di atas, kendala yang sering muncul adalah terkait dengan masalah komunikasi dan informasi, serta prosedur /tata kerja yang kadang belum dipahami secara penuh oleh beberapa pihak. Oleh karena itu, forum-forum koordinasi  lebih diefektifkan  didukung oleh perbaikan tata kerja dan penyaluran informasi yang terbuka dan  multi arah.

 

Education
  • dikti
Basic Information
Gender
Decline to State