Profile cover photo
Profile photo
Majalah HORTUS Archipelago
Majalah Ekonomi dan Perkebunan
Majalah Ekonomi dan Perkebunan
About
Posts

Post has attachment
Add a comment...

Post has attachment
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
Majalah HORTUS Archipelago
10 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
Melepas Penat di Lereng Gunung Sindoro
Add a comment...

Post has attachment
Melepas Penat di Lereng Gunung Sindoro

Di lokasi agrowisata perkebunan teh Tambi ini pengunjung bisa menghilangkan kejenuhan dari aktivitas sehari-hari. Selain bisa belajar bagaimana cara memetik dan mengolah teh hingga siap saji, para tamu juga dimungkinkan untuk bermalam di lokasi tersebut.       

Menyusuri jalan sepanjang 15 kilometer dari Kota Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah tidak begitu terasa melelahkan lantaran keindahan alam yang dipertontonkan hijaunya perkebunan teh yang dikelola PT Perkebunan Teh Tambi. Hamparan hijau layaknya permadani memanjakan dan menyegarkan mata bagi siapa saja yang memandangnya.

Terletak di Jalan Raya Wonosobo-Dieng membuat areal perkebunan ini mudah untuk dijangkau. Wisatawan yang ingin mengunjungi objek wisata ini dapat berangkat dari Kota Wonosobo. Untuk mencapai Kota Wonosobo dapat menggunakan dua jalur. Bagi wisatawan yang berangkat dari arah Timur, dapat melewati jalur Temanggung-Wonosobo. Sepanjang jalan menuju Wonsobo Anda akan dimanjakan oleh pesona alam Sindoro Sumbing dan Kledung Pass.

Namun, bila pengunjung datang dari arah selatan, dapat melalui jalur Banjarnegara-Wonosobo. Pemandangan di sepanjang jalan ini juga tak kalah mempesonanya. Sawah dan ladang yang menghijau, serta aliran Sungai Serayu di sepanjang jalan, bakal membuat pengunjung makin betah untung mengarunginya.

Perkebunan teh Tambi memang menjadi satu destinasi wisata alam di Jawa Tengah yang layak untuk dikunjungi. Membentang di atas lahan seluas kurang lebih 800 hektar lebih, dengan suhu 15 derajat celcius, Anda dipastikan bakal betah berlama-lama menikmati keindahan dan kesejukan kawasan ini.
Perkebunan teh ini terletak di Desa Tambi, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo. Jaraknya hanya 20 menit dari objek wisata Dataran Tinggi Dieng. Tambi bisa ditempuh menggunakan kendaraan pribadi dari Kota Wonosobo yang hanya berjarak 15 kilometer ke arah utara. Angkutan umum juga ada. Anda misalnya, bisa menggunakan bus jurusan Wonosobo-Dieng dan turun di Desa Tambi, lalu melanjutkan perjalanan yang hanya berjarak 200 meter dari jalan raya.

Selengkapnya baca di majalah HORTUS Archipelago edisi Maret 2015. Dapat diperoleh di toko buku Gramedia dan Gunung Agung terdekat.
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Add a comment...

Post has attachment
Kenaikan Subsidi Biodiesel Belum Tuntaskan Masalah

Sekalipun DPR telah menyetujui bahwa alokasi subsidi biodiesel dinaikkan dari Rp1.500 menjadi Rp4.000 per liter, namun upaya itu dinilai pengusaha biofuel yang tergabung dalam Aprobi belum menuntaskan permasalahan. Lantas apa permasalahan sebenarnya yang dihadapi Aprobi?

Rapat kerja yang digelar antara Komisi VII DPR-RI dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said, Rabu (4/2) kemarin, berjalan cukup alot. Pada kesempatan itu, dengan mengusung alasan demi menjaga kelangsungan industri BBN (bahan bakar nabati) nasional, pemerintah mengajukan kenaikan subsidi biodiesel dari Rp 1.500/liter menjadi Rp 5.000/liter, sementara untuk bioetanol dari 2.000/liter dinaikkan menjadi Rp 3.000/liter.

Sejatinya, usulan kenaikan subsidi BBN itu memang wajar mengingat harga minyak bumi mentah di pasar internasional saat ini sedang terpuruk, yakni di bawah US$50 per barel. Demikian pula halnya harga minyak solar maupun premium di pasar dunia juga mengalami penurunan. Tanpa pemberian subsidi BBN maka produsen BBN dalam negeri akan lebih untung menjual dalam bentuk minyak sawit mentah (CPO) daripada menjual untuk keperluan minyak biodiesel di dalam negeri mengingat harga CPO di pasar internasional jauh lebih tinggi daripada harga biodiesel yang ditetapkan pemerintah.

Padahal, pemerintah Indonesia tengah menggalakkan mandatori BBN sebesar 10% sejak tahun 2014 dan akan meningkat menjadi 16% pada tahun 2016 dan 20% pada tahun 2020. Bila pemerintah tak menyubsidi BBN maka dikhawatirkan industri biofuel di dalam negeri yang sekarang tengah semangat untuk menggenjot produksi dan meningkatkan kapasitas pabriknya demi menyukseskan mandatori tadi, bakal tidak bergairah lagi, dan memilih menjual produknya ke pasar mancanegara.

Tak sedikit jumlah wakil rakyat di Senayan yang mempertanyakan usulan kenaikan subsidi BBN yang terbilang tinggi tersebut. Namun, dengan penjelasan yang logis pihak Kementerian ESDM menyampaikan alasan kenaikan tersebut.  

Setelah terjadi pembahasan yang cukup alot, akhirnya rapat kerja yang dipimpin oleh Ketua Komi VII DPR-RI, Wardaya Karnika tersebut hanya memberikan persetujuan subsidi biodiesel sebesar Rp 4.000/liter dan subsidi bioetanol Rp 3.000/liter kepada produsen.

Selengkapnya baca di Majalah HORTUS Archipelago edisi Maret 2015. Dapat diperoleh di toko buku Gramedia dan Gunung Agung terdekat.
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Pemanfaatan PMN Tak Boleh untuk Bayar Utang
Add a comment...

Post has attachment
Pemanfaatan PMN Tak Boleh untuk Bayar Utang

Baru-baru ini, Komisi VI DPR-RI menyetujui usulan penyertaan modal negara (PMN) kepada 27 badan usaha milik negara atau BUMN dalam RAPBN-P Tahun 2015 senilai Rp37,276 triliun. Dengan adanya PMN tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan dapat menjadi lokomotif kesejahteraan rakyat.

Dari angka tersebut, PT Perkebunan Nusantara III (Persero) sebagai holding BUMN Perkebunan mendapatkan PNM sebesar Rp3,5 triliun yang akan digunakan untuk anak perusahaannya, yakni PTPN VII Rp175 miliar, PTPN IX Rp1 triliun, PTPN X Rp975 miliar, PTPN XI Rp650 miliar serta PTPN XII Rp700 miliar.  

Anggota Komisi VI DPR- RI, Muhammad Suryo Alam, seusai Rapat Kerja Pengesahan PMN dengan Menteri BUMN, Rini M Soemarno di Gedung DPR-RI, Jakarta, baru-baru ini, mengatakan, kucuran dana PMN sebesar Rp 37,276 triliun kepada 27 perusahaan tersebut telah melalui pembahasan yang mendalam yang dikaitkan dengan pendalaman pada rencana bisnis yang disampaikan perseroan.

"Pemberian PMN tersebut didasarkan pada 10 rekomendasi yang harus dijalankan perusahaan, seperti PMN tidak boleh digunakan untuk membayar utang perusahaan. Kemudian penggunaan PMN dilakukan dan dicatat dalam rekening terpisah," kata Suryo.

Selain itu, Suryo menekankan agar BUMN penerima PMN menerapkan Good Corporate Governance (GCG) atau tata kelola perusahaan yang baik dan profesional. "Perlu pengawasan secara ketat atas penggunaan PMN agar sesuai dengan rencana bisnis yang diajukan pada Komisi VI," jelas Suryo.

Selanjutnya Suryo meminta agar tidak terjadi penyimpangan dalam penggunaannya. Apalagi,  PMN yang disepakati tahun ini adalah yang terbesar sepanjang sejarah. Untuk itu, pemerintah harus memperhatikan dengan serius mengenai pembiayaan proyek-proyek BUMN tersebut.

Selengkapnya baca di Majalah HORTUS Archipelago edisi Maret 2015. Dapat diperoleh di toko buku Gramedia dan Gunung Agung terdekat.
Photo
Add a comment...

Post has attachment
FGD: Sejumlah Klausul Dalam PP 71/2014 yang Perlu Diubah
Add a comment...

Post has attachment
FGD: Sejumlah Klausul Dalam PP 71/2014 yang Perlu Diubah

Pemerintah telah menerbitkan PP 71/2014, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut sebagai upaya melestarikan fungsi ekosistem gambut dan mencegah terjadinya kerusakan ekosistem gambut. Namun, sebagian pemangku kepentingan menilai, terdapat beberapa substansi yang kurang tepat dan sulit diimplementasikan.

PP tersebut menekankan pentingnya gambut untuk memelihara kelestarian sumberdaya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya, sehingga dapat lebih mendukung dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.

Namun, beberapa pemangku kepentingan menilai, terdapat beberapa substansi pengaturan yang kurang tepat dan sulit untuk diimplementasikan. Untuk itu Himpunan Gambut Indonesia (HGI) bekerja sama dengan Forum Pengembangan Perkebunan Strategis Berkelanjutan (FP2SB) mengadakan Focus Group Discussion (FGD) dengan judul “Rekonsiliasi Pemahaman dan Strategi untuk Review dan Implementasi PP 71/2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut” pada awal Februari 2015 di IPB International Convention Center-Bogor.

Rekomendasi dalam FGD yang mengemuka adalah PP Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut tersebut berpotensi menimbulkan permasalahan ke depan dan berdampak besar bagi pelaku usaha hutan tanaman, perkebunan dan pertanian rakyat di lahan gambut.

Dr Ermanto Fahamsyah, Sekjen FP2SB berpendapat, substansi pengaturan berpotensi menimbulkan multi-interpretasi di lapangan dan menimbulkan konsekuensi hukum bagi pelaku usaha. Menurut Ermanto, beberapa ketentuan itu antara lain; Pertama, ketentuan Pasal 9 ayat (3) yang mengatur bahwa menteri wajib menetapkan fungsi lindung ekosistem gambut paling sedikit 30% dari seluruh luas kesatuan hidrologis gambut serta terletak pada puncak kubah gambut dan sekitarnya”.

Kedua, ketentuan Pasal 9 ayat (4) yang mengatur dalam hal di luar 30% dari seluruh luas kesatuan hidrologis gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih terdapat di antaranya pada ayat 4a: Gambut dengan ketebalan 3 meter atau lebih ditetapkan sebagai fungsi lindung ekosistem gambut.

Selengkapnya baca di Majalah HORTUS Archipelago edisi Maret 2015. Dapat diperoleh di toko buku Gramedia dan Gunung Agung terdekat.
Photo
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded