Profile cover photo
Profile photo
anom surya putra
149 followers
149 followers
About
anom surya's posts

Post has attachment
Genap seminggu saya berulang kali membaca 200-an halaman buku karya DANIEL ZUCHRON (Bawaslu RI), berjudul: "Menggugat Manusia dalam Konstitusi: Kajian Filsafat atas UUD 1945 Pasca-Amandemen". Disain cover-nya menarik, diterbitkan RAYYANA Komunikasindo (2017) dengan kertas berkualitas tinggi, tapi isinya rumit.,

Barulah saya paham, Daniel Zuchron punya proyek pemikiran filsafat Islam yang tidak dikenal dalam diskursus filsafat hukum di Indonesia, sekaligus menyodorkan kajian ontologis dan metafisika yuridis Neoplatonis atas konstitusi secara partikularistik: UUD NRI 1945 pasca-amandenen. Uraian analisis ontologis menggabungkan teologi, intuisi mistis, inspirasi spiritual, dan sekaligus proposisi metafisis tentang 'Konsep' yang eksis dalam diri-atau-luar manusia.  Pembacaan kritis yang diajukan adalah; analisis ontologis 'membuka' pintu analitis atas pasca-metafisis Negara Hukum (Rechtsstaat) ditengah kondisi sosiologis-kompleks 'Politisasi Demokrasi Elektoral'.

Post has attachment
Gugatan Ontologis-Mulla Sadra dari Daniel Zuchron, Rakyat sebagai Puncak 'Tasykik Wujud'?
Neoplatonis 'Manusia dalam Konstitusi' dan Jebakan Positivisme-Yuridis Anom Surya Putra, Perkumpulan Jarkom Desa   Daniel Zuchron, mengakhiri secara 'filosofis' atas masa kerjanya sebagai pejabat Bawaslu Republik Indonesia pada tahun 2017. Ia menerbitkan bu...

Post has attachment
There are no analysis of poverty alleviation within Village Funds’s indicators. Government had found difficulties to build the new concept of Village Poverty Index as one of Village Funds indicators, as described in Government Regulation No. 60/2014 before.

The aims of Village Law to address poverty and social inequality could work in macro-structural context, but it needs strong village autonomy that village has a capacity to negotiate state’s intervention through a kind of Index, like ‘the forest embraces the tiger’.

In historically long period, we found state and village relations as like a tiger (state; kingdom) and forest (village; rural), in the ancient books of Negarakertagama/Desawarnana.

Nowadays, that relations relevant to the new village development, the tiger must respect the forest as a habitus of life. From this point on, tiger and forest, validity claim of Village Fund must be understood in epistemic terms as a ‘validity proven for both tiger and forest’.

Post has attachment
Village Fund and Poverty Reduction
Village Funds: “The Forest embraces Tiger”   Anom
Surya Putra, Member of Associaton of Village
Communication Network   (Perkumpulan Jaringan Komunikasi Desa )   President
Jokowi sa id that the use of the Village Funds must also be allocated to boost economy...

Post has attachment
Filsafat Hukum, Parasit bagi Ilmu Hukum-Dogmatik (Jurisprudence)?
Filsafat Hukum, Medan Pertempuran Fakta dan Keabsahan-Normatif Anom Surya Putra, Perkumpulan Jarkom Desa. 1.1               LATAR BELAKANG Terminologi
‘filsafat’ dalam serapan frasa Yunani philos dan sophia bermakna ‘cinta
mendalam’ dan ‘bijaksana’. Filsafa...

Post has attachment
Opini, Hukum Inklusif, Transportasi Konvensional, dan TNCs (Transportation Network Companies)
Hukum Inklusif, Transportasi Konvensional, dan TNCs (Transportation Network Companies) Anom Surya Putra, SH   Konflik transportasi ‘ online ’ dan angkutan kota di Bogor,
mengejutkan publik. Walikota Bogor Bima Arya cepat mengantisipasinya
melalui penyedia...

Post has attachment
Opini: Fenomena Artis dan Narkoba
HUKUM DAN ‘HABITUS BERGANJA’ Anom Surya Putra, SH Fenomena tertangkapnya seorang artis ( public figure )
pengguna narkoba, bukanlah berita baru. Sosok artis berinisial “RR”
hanya menambah daftar panjang dari jajaran artis pengguna narkoba dengan
berbagai...

Post has attachment
Sociology of Law, dancing with Bourdieu's conception.
#Post 1: Of Inclusive Law...

Post has attachment
Anom Surya Putra: District Regulation of BPD, Between Function and Operational Compensation
One of urgent mandates of Village Law No. 6/2014 to declare in a
area of local government is district regulation about Village Representative
Institution (Badan Permusyawaratan Desa; BPD). Since 2014, the law department
(Bagian Hukum) of Ngawi district as a...

Post has attachment
Wait while more posts are being loaded