Profile cover photo
Profile photo
BIMTEK LPIMP
4 followers -
Berusaha dan ada niat
Berusaha dan ada niat

4 followers
About
Posts

Post has attachment
Bimtek Nasional Peningkatan Tupoksi Staf Ahli
       Bimtek Nasional Peningkatan Tupoksi Staf Ahli       Jabatan Staf Ahli dalam roda pemerintahan sesungguhnya merupakan jabatan yang sangat strategis, karena merupakan “otak” atau “konsultan” kepala daerah di bidang tertentu atau istilah kerennya ‘Tim K...
Add a comment...

Post has attachment
Bimtek Nasional Peningkatan Tupoksi Staf Ahli



Jabatan Staf Ahli dalam roda pemerintahan sesungguhnya merupakan jabatan yang sangat strategis, karena merupakan “otak” atau “konsultan” kepala daerah di bidang tertentu atau istilah kerennya ‘Tim Kreator Pemerintah Daerah’. Keberadaannya diharapkan dapat memberikan masukan dalam mengambil kebijakan yang tepat mengenai program pembangunan yang akan dijalankan sesuai dengan kekhususan bidangnya. Staf Ahli Kepala Daerah merupakan suatu jabatan baru yang diamanatkan PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Permendagri 57 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Kami dari Lembaga Pengembangan Dan Informasi Manajemen Pemerintahan ( LPIMP ) Bersama Dukungan KEMENDAGRI, , Dan BPK – RI, akan mengadakan Bimtek Nasional Yang akan dilaksanakan pada :

Bimtek Nasional Peningkatan Tupoksi Staf Ahli


PELAKSANAAN TEMPAT


1. Tanggal : 03 s.d 06 Mei 2017 Hotel Oasis Amir - Jakarta

2. Tanggal : 08 s.d 11 Mei 2017 Hotel Cavinton - Jogjakarta

3. Tanggal : 13 s.d 16 Mei 2017 Hotel Ibis Mangga Dua - Jakarta

4. Tanggal : 22 s.d 25 Mei 2017 Hotel Mercure Kota - Jakarta

5. Tanggal : 27 s.d 30 Mei 2017 Hotel Santika Premire - Jakarta





( Waktu Dan Tempat Dapat Di Sesuaikan Oleh Peserta Ber-group )


Mengingat kegiatan ini sangat berkaitan dengan tugas dalam pemenuhan kewajiban pemerintah daerah, maka kami mengharapkan Bapak/Ibu/sdr(i) berkenan hadir atau kiranya dapat mengutus Kepala SKPD, PPKD, BUD, PPK,Kabag / Kasubbag, PPTK, Bendahara SKPD, Bagian Program, dan Jajaran Staf terkait sebagai peserta pada kesempatan tersebut.

Adapun biaya penyelenggaraan kegiatan tersebut, akan dilakukan melalui biaya administrasi / kontribusi yang dibebankan kepada setiap peserta sebesar @ 4. 500.000 ( Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Untuk Informasi lebih jelasnya dapat menghubungi panitia Bimteknas : Sdr. DIMAS ZAINUDIN HP : 0812-8889-1895 / TLP /FAX : 021 – 2242 4163

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami haturkan terima kasih.
Add a comment...

Post has attachment
Bimtek Nasional Peningkatan Tupoksi Staf Ahli



Jabatan Staf Ahli dalam roda pemerintahan sesungguhnya merupakan jabatan yang sangat strategis, karena merupakan “otak” atau “konsultan” kepala daerah di bidang tertentu atau istilah kerennya ‘Tim Kreator Pemerintah Daerah’. Keberadaannya diharapkan dapat memberikan masukan dalam mengambil kebijakan yang tepat mengenai program pembangunan yang akan dijalankan sesuai dengan kekhususan bidangnya. Staf Ahli Kepala Daerah merupakan suatu jabatan baru yang diamanatkan PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Permendagri 57 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Kami dari Lembaga Pengembangan Dan Informasi Manajemen Pemerintahan ( LPIMP ) Bersama Dukungan KEMENDAGRI, , Dan BPK – RI, akan mengadakan Bimtek Nasional Yang akan dilaksanakan pada :

Bimtek Nasional Peningkatan Tupoksi Staf Ahli


PELAKSANAAN TEMPAT


1. Tanggal : 03 s.d 06 Mei 2017 Hotel Oasis Amir - Jakarta

2. Tanggal : 08 s.d 11 Mei 2017 Hotel Cavinton - Jogjakarta

3. Tanggal : 13 s.d 16 Mei 2017 Hotel Ibis Mangga Dua - Jakarta

4. Tanggal : 22 s.d 25 Mei 2017 Hotel Mercure Kota - Jakarta

5. Tanggal : 27 s.d 30 Mei 2017 Hotel Santika Premire - Jakarta





( Waktu Dan Tempat Dapat Di Sesuaikan Oleh Peserta Ber-group )


Mengingat kegiatan ini sangat berkaitan dengan tugas dalam pemenuhan kewajiban pemerintah daerah, maka kami mengharapkan Bapak/Ibu/sdr(i) berkenan hadir atau kiranya dapat mengutus Kepala SKPD, PPKD, BUD, PPK,Kabag / Kasubbag, PPTK, Bendahara SKPD, Bagian Program, dan Jajaran Staf terkait sebagai peserta pada kesempatan tersebut.

Adapun biaya penyelenggaraan kegiatan tersebut, akan dilakukan melalui biaya administrasi / kontribusi yang dibebankan kepada setiap peserta sebesar @ 4. 500.000 ( Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Untuk Informasi lebih jelasnya dapat menghubungi panitia Bimteknas : Sdr. DIMAS ZAINUDIN HP : 0812-8889-1895 / TLP /FAX : 021 – 2242 4163

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami haturkan terima kasih.
Add a comment...

Post has attachment
Bimtek Nasional Peningkatan Tupoksi Staf Ahli



Jabatan Staf Ahli dalam roda pemerintahan sesungguhnya merupakan jabatan yang sangat strategis, karena merupakan “otak” atau “konsultan” kepala daerah di bidang tertentu atau istilah kerennya ‘Tim Kreator Pemerintah Daerah’. Keberadaannya diharapkan dapat memberikan masukan dalam mengambil kebijakan yang tepat mengenai program pembangunan yang akan dijalankan sesuai dengan kekhususan bidangnya. Staf Ahli Kepala Daerah merupakan suatu jabatan baru yang diamanatkan PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Permendagri 57 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Kami dari Lembaga Pengembangan Dan Informasi Manajemen Pemerintahan ( LPIMP ) Bersama Dukungan KEMENDAGRI, , Dan BPK – RI, akan mengadakan Bimtek Nasional Yang akan dilaksanakan pada :

Bimtek Nasional Peningkatan Tupoksi Staf Ahli


PELAKSANAAN TEMPAT


1. Tanggal : 03 s.d 06 Mei 2017 Hotel Oasis Amir - Jakarta

2. Tanggal : 08 s.d 11 Mei 2017 Hotel Cavinton - Jogjakarta

3. Tanggal : 13 s.d 16 Mei 2017 Hotel Ibis Mangga Dua - Jakarta

4. Tanggal : 22 s.d 25 Mei 2017 Hotel Mercure Kota - Jakarta

5. Tanggal : 27 s.d 30 Mei 2017 Hotel Santika Premire - Jakarta





( Waktu Dan Tempat Dapat Di Sesuaikan Oleh Peserta Ber-group )


Mengingat kegiatan ini sangat berkaitan dengan tugas dalam pemenuhan kewajiban pemerintah daerah, maka kami mengharapkan Bapak/Ibu/sdr(i) berkenan hadir atau kiranya dapat mengutus Kepala SKPD, PPKD, BUD, PPK,Kabag / Kasubbag, PPTK, Bendahara SKPD, Bagian Program, dan Jajaran Staf terkait sebagai peserta pada kesempatan tersebut.

Adapun biaya penyelenggaraan kegiatan tersebut, akan dilakukan melalui biaya administrasi / kontribusi yang dibebankan kepada setiap peserta sebesar @ 4. 500.000 ( Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Untuk Informasi lebih jelasnya dapat menghubungi panitia Bimteknas : Sdr. DIMAS ZAINUDIN HP : 0812-8889-1895 / TLP /FAX : 021 – 2242 4163

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami haturkan terima kasih.
Add a comment...

Post has attachment
Bimtek Nasional Peningkatan Tupoksi Staf Ahli
      Bimtek Nasional Peningkatan Tupoksi Staf Ahli       Jabatan Staf Ahli dalam roda pemerintahan sesungguhnya merupakan jabatan yang sangat strategis, karena merupakan “otak” atau “konsultan” kepala daerah di bidang tertentu atau istilah kerennya ‘Tim Kr...
Add a comment...

Post has attachment
Bimtek Nasional keuangan
Bimtek Nasional keuangan  Kepada Yth : Gubernur, Walikota / Bupati, Sekretariat Daerah, DPRD, Kepala Dinas, Badan dan Kantor (Unit SKPD) di Seluruh Indonesia Kami sebagai  penyelenggara training,  bimtek, diklat  dan sosialisasi program-program pemerintah m...
Add a comment...

Post has attachment
Bimtek Nasional keuangan

Kepada Yth :

Gubernur, Walikota / Bupati, Sekretariat Daerah, DPRD, Kepala Dinas, Badan dan Kantor (Unit SKPD) di Seluruh Indonesia

Kami sebagai penyelenggara training, bimtek, diklat dan sosialisasi program-program pemerintah mengajukan undangan Bimtek, Diklat dan Sosialisasi kepada Bapak/Ibu Pimpinan.

Materi Bimtek / Diklat Keuangan mengenai Administrasi keuangan, Pengelolaan Keuangan, Akutansi keuangan, Penyususanan laporan keuangan dan beberapa materi lainnya yang dapat dijadikan pilihan para peserta bimtek atau diklat bidang keuangan, antara lain sebagai berikut :

Sosialisasi Perpres No. 10 Tahun 2015 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2015 dan Mekanisme Pengalokasian Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah sesuai dengan PMK No. 165 Tahun 2014
Sosialisasi permendagri no. 37 tahun 2014 tentang pedoman umum penyusunan apbd TA 2015
Administrasi Keuangan Dan Perencanaan Bagi Pengguna Anggaran (PA),PPTK, PPK Dan Bendahara
Akuntansi Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Mekanisme Pengelolaan Hibah (PMK Nomor 191/PMK.05/2011)
Pedoman Penyusunan Dan Pengendalian Renja SKPD dan RKPD
Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU)
Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Proses Akuntansi Bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dan Bendaharawan SKPD
Sistem Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja
Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Berbasis Akrual (Pp No.71/2010 & Permendagri No.64/2013)
Penyusunan Laporan Keuangan Instansi Pemerintah
Penyusunan Neraca Awal Dan Akhir Pemerintah Daerah
Perencanaan, Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Bendahara Instansi Pemerintah Daerah
Review Laporan Keuangan Daerah Sesuai Dengan Permendagri no. 4 thn 2008
Standarisasi Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)
Tata Cara Pegadaan Pinjaman Luar Negeri & Penerimaan Hibah (PP No.10 THN 2011)
Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya
Tata Cara Penyusunan RKA dan DPA Instansi Pemerintah
Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Berdasarkan Permendagri No. 16 Thn 2013
Verifikasi Dan Rekonsiliasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Desa yang dilengkapi dengan pengadaan Barang dan jasa diDesa dan audit Pemeriksaan BPK terhadap Pengelolaan Keuangan Desa
Bimbingan Tekhnis Tentang Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintah Dalam Penatausahaan, Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan SBK TA 2016 serta Strategis Menghadapi Audit dalam Penyusunan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan
Sistem Penatausahaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah & Strategi Mengahadapi Audit dalam Penyusunan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan berdasarkan Standar Akutansi Pemerintah
Kedudukan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB ) Serta Manajemen Pengelolaan Keuangan Pajak Dan Retribusi Daerah
Tata Cara Menghitung Biaya Iuran, Klaim Dan Pemberian Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Berdasarkan PP No.70 Tahun 2015
Pedoman Tekhnis Pemberian Dana Hibah Dan Bantuan Sosial Dan Sinergitas Hubungan Keuangan Pusat – Daerah Dalam APBD Tahun 2016
Teknis Penyusunan RKA, Pengesahan DPA, Anggaran Kas Dalam Rangka Penyusunan APBD TA 2016 Sesuai Permendagri No. 52 Tahun 2015 Serta Prosedur Akuntansi & Pelaporan Keuangan Pemda Sesuai Permendagri No. 64 Tahun 2013
Penatausahaan Keuangan serta Pedoman Penyusunan APBD TA 2017 sesuai dengan Permendagri No. 31 Thn 2016
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja (RENJA) Pemerintah Daerah Sesuai Permendagri No. 18 Tahun 2017
Penerapan Program Aplikasi Simda Keuangan Versi 2,7 berbasis Akrual dilingkungan Pemerintah Daerah dan satuan kerja perangkat Daerah (SKPD)
Penatausahaan Keuangan Daerah (BLU)
Reviu Laporan Keuangan Daerah

Bimtek Nasional keuangan

PELAKSANAAN TEMPAT


1. Tanggal : 03 s.d 06 Mei 2017 Hotel Oasis Amir - Jakarta

2. Tanggal : 08 s.d 11 Mei 2017 Hotel Cavinton - Jogjakarta

3. Tanggal : 13 s.d 16 Mei 2017 Hotel Ibis Mangga Dua - Jakarta

4. Tanggal : 22 s.d 25 Mei 2017 Hotel Mercure Kota - Jakarta

5. Tanggal : 27 s.d 30 Mei 2017 Hotel Santika Premire - Jakarta





( Waktu Dan Tempat Dapat Di Sesuaikan Oleh Peserta Ber-group )




Mengingat kegiatan ini sangat berkaitan dengan tugas dalam pemenuhan kewajiban pemerintah daerah, maka kami mengharapkan Bapak/Ibu/sdr(i) berkenan hadir atau kiranya dapat mengutus Kepala SKPD, PPKD, BUD, PPK,Kabag / Kasubbag, PPTK, Bendahara SKPD, Bagian Program, dan Jajaran Staf terkait sebagai peserta pada kesempatan tersebut.


Adapun biaya penyelenggaraan kegiatan tersebut, akan dilakukan melalui biaya administrasi / kontribusi yang dibebankan kepada setiap peserta sebesar @ 4. 500.000 ( Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Untuk Informasi lebih jelasnya dapat menghubungi panitia Bimteknas : Sdr. DIMAS ZAINUDIN HP : 0812-8889-1895 / TLP /FAX : 021 – 2242 4163


Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami haturkan terima kasih.
Add a comment...

Post has attachment
Bimtek Nasional keuangan

Kepada Yth :

Gubernur, Walikota / Bupati, Sekretariat Daerah, DPRD, Kepala Dinas, Badan dan Kantor (Unit SKPD) di Seluruh Indonesia

Kami sebagai penyelenggara training, bimtek, diklat dan sosialisasi program-program pemerintah mengajukan undangan Bimtek, Diklat dan Sosialisasi kepada Bapak/Ibu Pimpinan.

Materi Bimtek / Diklat Keuangan mengenai Administrasi keuangan, Pengelolaan Keuangan, Akutansi keuangan, Penyususanan laporan keuangan dan beberapa materi lainnya yang dapat dijadikan pilihan para peserta bimtek atau diklat bidang keuangan, antara lain sebagai berikut :

Sosialisasi Perpres No. 10 Tahun 2015 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2015 dan Mekanisme Pengalokasian Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah sesuai dengan PMK No. 165 Tahun 2014
Sosialisasi permendagri no. 37 tahun 2014 tentang pedoman umum penyusunan apbd TA 2015
Administrasi Keuangan Dan Perencanaan Bagi Pengguna Anggaran (PA),PPTK, PPK Dan Bendahara
Akuntansi Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Mekanisme Pengelolaan Hibah (PMK Nomor 191/PMK.05/2011)
Pedoman Penyusunan Dan Pengendalian Renja SKPD dan RKPD
Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU)
Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Proses Akuntansi Bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dan Bendaharawan SKPD
Sistem Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja
Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Berbasis Akrual (Pp No.71/2010 & Permendagri No.64/2013)
Penyusunan Laporan Keuangan Instansi Pemerintah
Penyusunan Neraca Awal Dan Akhir Pemerintah Daerah
Perencanaan, Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Bendahara Instansi Pemerintah Daerah
Review Laporan Keuangan Daerah Sesuai Dengan Permendagri no. 4 thn 2008
Standarisasi Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)
Tata Cara Pegadaan Pinjaman Luar Negeri & Penerimaan Hibah (PP No.10 THN 2011)
Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya
Tata Cara Penyusunan RKA dan DPA Instansi Pemerintah
Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Berdasarkan Permendagri No. 16 Thn 2013
Verifikasi Dan Rekonsiliasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Desa yang dilengkapi dengan pengadaan Barang dan jasa diDesa dan audit Pemeriksaan BPK terhadap Pengelolaan Keuangan Desa
Bimbingan Tekhnis Tentang Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintah Dalam Penatausahaan, Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan SBK TA 2016 serta Strategis Menghadapi Audit dalam Penyusunan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan
Sistem Penatausahaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah & Strategi Mengahadapi Audit dalam Penyusunan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan berdasarkan Standar Akutansi Pemerintah
Kedudukan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB ) Serta Manajemen Pengelolaan Keuangan Pajak Dan Retribusi Daerah
Tata Cara Menghitung Biaya Iuran, Klaim Dan Pemberian Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Berdasarkan PP No.70 Tahun 2015
Pedoman Tekhnis Pemberian Dana Hibah Dan Bantuan Sosial Dan Sinergitas Hubungan Keuangan Pusat – Daerah Dalam APBD Tahun 2016
Teknis Penyusunan RKA, Pengesahan DPA, Anggaran Kas Dalam Rangka Penyusunan APBD TA 2016 Sesuai Permendagri No. 52 Tahun 2015 Serta Prosedur Akuntansi & Pelaporan Keuangan Pemda Sesuai Permendagri No. 64 Tahun 2013
Penatausahaan Keuangan serta Pedoman Penyusunan APBD TA 2017 sesuai dengan Permendagri No. 31 Thn 2016
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja (RENJA) Pemerintah Daerah Sesuai Permendagri No. 18 Tahun 2017
Penerapan Program Aplikasi Simda Keuangan Versi 2,7 berbasis Akrual dilingkungan Pemerintah Daerah dan satuan kerja perangkat Daerah (SKPD)
Penatausahaan Keuangan Daerah (BLU)
Reviu Laporan Keuangan Daerah

Bimtek Nasional keuangan

PELAKSANAAN TEMPAT


1. Tanggal : 03 s.d 06 Mei 2017 Hotel Oasis Amir - Jakarta

2. Tanggal : 08 s.d 11 Mei 2017 Hotel Cavinton - Jogjakarta

3. Tanggal : 13 s.d 16 Mei 2017 Hotel Ibis Mangga Dua - Jakarta

4. Tanggal : 22 s.d 25 Mei 2017 Hotel Mercure Kota - Jakarta

5. Tanggal : 27 s.d 30 Mei 2017 Hotel Santika Premire - Jakarta





( Waktu Dan Tempat Dapat Di Sesuaikan Oleh Peserta Ber-group )




Mengingat kegiatan ini sangat berkaitan dengan tugas dalam pemenuhan kewajiban pemerintah daerah, maka kami mengharapkan Bapak/Ibu/sdr(i) berkenan hadir atau kiranya dapat mengutus Kepala SKPD, PPKD, BUD, PPK,Kabag / Kasubbag, PPTK, Bendahara SKPD, Bagian Program, dan Jajaran Staf terkait sebagai peserta pada kesempatan tersebut.


Adapun biaya penyelenggaraan kegiatan tersebut, akan dilakukan melalui biaya administrasi / kontribusi yang dibebankan kepada setiap peserta sebesar @ 4. 500.000 ( Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Untuk Informasi lebih jelasnya dapat menghubungi panitia Bimteknas : Sdr. DIMAS ZAINUDIN HP : 0812-8889-1895 / TLP /FAX : 021 – 2242 4163


Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami haturkan terima kasih.
Add a comment...

Post has attachment
Bimtek Nasional Keuangan
Bimtek Nasional keuangan  Kepada Yth : Gubernur, Walikota / Bupati, Sekretariat Daerah, DPRD, Kepala Dinas, Badan dan Kantor (Unit SKPD) di Seluruh Indonesia Kami sebagai  penyelenggara training,  bimtek, diklat  dan sosialisasi program-program pemerintah m...
Add a comment...

Post has attachment
Bimtek Analisis Jabatan (ANJAB) , Bagi Pegawai ASN

Bimtek analisis jabatan , atau analisis pekerjaan sangat di perlukan untuk menempatkan pegawai yg tepat dengan deskripsi pekerjaanya , analisis jabatan merupakan proses pengumpulan , pencatataan,pengolahan dan pengkajian jabatan menjadi informasi jabatan dalam rangka pendayagunaan aperatur pemerintah .

Informasi jabatan terdiri dari :

1. Identitas jabatan
2. Uraian tugas
3. Hasil kerja
4. Bahan kerja
5. Perangkat kerja
6. Tanggung jawab
7. Wewenang
8. Hubungan jabatan
9. Kondisi pelaksanaan
10. Risiko bahaya
11. Syarat jabatan
12. Fungsi pegawai


Maka dari itu kami Lembaga pengembangan Dan Informasi Manajemen Pemerintahan (LPIMP) . akan melaksanakan kegiatan bimtek yg berjudul :



Bimtek Analisis Jabatan (ANJAB) , Bagi Pegawai ASN


PELAKSANAAN TEMPAT


1. Tanggal : 03 s.d 06 Mei 2017 Hotel Oasis Amir - Jakarta

2. Tanggal : 08 s.d 11 Mei 2017 Hotel Cavinton - Jogjakarta

3. Tanggal : 13 s.d 16 Mei 2017 Hotel Ibis Mangga Dua - Jakarta

4. Tanggal : 22 s.d 25 Mei 2017 Hotel Mercure Kota - Jakarta

5. Tanggal : 27 s.d 30 Mei 2017 Hotel Santika Premire - Jakarta





( Waktu Dan Tempat Dapat Di Sesuaikan Oleh Peserta Ber-group )




Mengingat kegiatan ini sangat berkaitan dengan tugas dalam pemenuhan kewajiban pemerintah daerah, maka kami mengharapkan Bapak/Ibu/sdr(i) berkenan hadir atau kiranya dapat mengutus Kepala SKPD, PPKD, BUD, PPK,Kabag / Kasubbag, PPTK, Bendahara SKPD, Bagian Program, dan Jajaran Staf terkait sebagai peserta pada kesempatan tersebut.


Adapun biaya penyelenggaraan kegiatan tersebut, akan dilakukan melalui biaya administrasi / kontribusi yang dibebankan kepada setiap peserta sebesar @ 4. 500.000 ( Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Untuk Informasi lebih jelasnya dapat menghubungi panitia Bimteknas : Sdr. DIMAS ZAINUDIN HP : 0812-8889-1895 / TLP /FAX : 021 – 2242 4163


Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami haturkan terima kasih.
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded