Profile

Cover photo
Krida Nusantara
Lives in Pati,Indonesia
42 followers|4,709 views
AboutPostsPhotosVideos

Stream

Krida Nusantara

Shared publicly  - 
 
Mengawal Politik Kebangsaan


Semangat kebangsaan kita bertumpupada bahasa persatuan dalam kesetaraan, tanpa suasana mayoritas-minoritas:merayakan persatuan di atas keragaman. Mengakui keragaman bukan untukdiseragamkan, melainkan untuk dirayakan dalam semangat bersatu. Pemerintahkolonial memakai perbedaan suku dan agama untuk memecah belah rakyat agar mudahdikuasai. Namun, kaum muda kita mengesampingkan perbedaan primordial untukmenggapai cita-cita yang lebih besar sebagai satu bangsa. Hasrat bersatumelampaui sentimen kesukuan dan keagamaan yang melekat pada eksistensimasyarakat prabangsa.Berbagai unsur yang tadinya berdirisebagai entitas dan identitas sendiri kini menyatu dalam entitas dan identitasbaru bernama bangsa. Yang lama tak menonjolkan diri di atas yang baru.Sebenarnya tak mudah memperluas kesukuan, terutama bagi suku dominan,melonggarkan ikatan kesukuan dan menerima orang dari suku lain untuk kemudianmelebur ke dalam ikatan kebangsaan.Juga tak mudah mempersempit sentimenkeumatan yang meliputi persaudaraan seluruh manusia dengan Tuhan sebagai kepalaumat. Keumatan bersifat lintas bangsa dan wilayah, cenderung universal. Takheran jika fanatisme religius memosisikan kebangsaan sebagai subordinatkeumatan.Namun, kaum muda kita berhasilmenjadikan perbedaan dan keragaman sebagai kodrat yang harus disyukuri.Sebagaimana Tuhan mengapresiasi perbedaan dan keragaman, negara berketuhananseyogianya mengapresiasi yang diapresiasi Tuhan. Negara itu menjaga jarak yangsama dengan semua kelompok masyarakat, sama di depan hukum.Dalam pidato 1 Juni 1945 penandahari lahir Pancasila, Soekarno menegaskan dasar pertama yang baik untuk negaraIndonesia adalah kebangsaan. Negara kebangsaan Indonesia adalah negara semuabuat semua, bukan negara buat satu golongan apakah itu mayoritas atau minoritas(bangsawan, kapitalis). Negara Indonesia adalah sebuah organisasi kekuasaan diatas satu wilayah yang manusianya berkehendak hidup bersama.Indonesia pun lahir sebagainegara-bangsa, bukan perluasan suatu kerajaan, bukan perluasan suatu suku(tribalisme) atau agama (negara agama). Isu kesukuan dan keagamaan mudahdiselesaikan oleh elite politik menjelang dan sesudah proklamasi. Semua orangsibuk mengupayakan dan mempertahankan kedaulatan Indonesia, menata Indonesiasebagai negara-bangsa.Fenomena primordialisme yang kinimenguat justru anomali proses berbangsa, menggerogoti persatuan bangsa, suatukemunduran. Pemerintah cenderung tak tegas mengatasi perbedaan. Warga dibiarkanmengelompok dan mengembangkan primordialisme yang mencederai kebangsaan.Premanisme mendapat label primordial. Advokasi hukum mendapat label primordial,mengaburkan substansi pelanggaran hukum yang terjadi.Negara membiarkan primordialismeberkembang dalam berbagai bentuk dengan alasan yang penting terkendali, meskinyatanya berkali-kali gagal dikendalikan. Penyelenggara negara bermain apidengan primordialisme. Alih-alih berperan sebagai pengawal cita-citanegara-bangsa, negara terjebak dalam sikap memihak dan tak netral.Seharusnya negara menjaga jarakdengan semua kelompok dan hanya berurusan dengan penegakan hukum. Negara secaraafirmatif melaksanakan politik kewargaan. Hak asasi warga terlindungi. Jangansampai warga tak dapat perlindungan di negeri sendiri. Namun, berulang negaratak hadir saat histeria massa berujung kekerasan dan anarki. Pemerintah belumjadi pengawal setia kebangsaan.Jika dulu kita dibuat tak bisabersatu oleh penjajah, kini kita sendiri yang merusak persatuan untuk alasansepele. Padahal, musuh bersama di depan mata kita semua: kemiskinan, anarki,inefisiensi birokrasi, dan korupsi. Itu semua penghalang Indonesia menjadibangsa yang kuat dan bermartabat.Negara Indonesia dibangun di atasdasar kebangsaan. Jangan biarkan rasa kebangsaan melemah dengan tipisnyatoleransi dalam hidup bermasyarakat berbangsa. Pemerintah negara-bangsaseyogianya mengelola perbedaan yang ada dengan adil, memihak kepentingankelompok yang lebih lemah, dan menegakkan hukum bagi semua. Aspirasi kelompokyang kuat tidak diakomodasi di atas pelanggaran hak asasi kelompok yang lemah.Persatuan sebagai bangsa adalahfundamental bagi eksistensi negara yang kuat. Pemerintah bertanggung jawabmengawal politik kebangsaan dengan konsisten. Warga bertanggung jawabmemelihara kepentingan bangsa di atas egoisme kelompok. Demi pembangunan bangsayang berkelanjutan.
 ·  Translate
1
Add a comment...

Krida Nusantara

Shared publicly  - 
 
PERUBAHAN WAJAH ANCAMANDANKEAMANAN DOMESTIK INDONESIA PERUBAHAN WAJAH ANCAMAN DAN KEAMANANDOMESTlK INDONESIA “Pertahanan negara diselenggarakan melalui usahamembangun dan membinakemampuan, daya tangkal negara dan bangsa, sertamenanggulangi setiap ancaman”(Pasal 6 Bab III, UU No. 3/2002 tentang Pertahanan Negara) PengantarSecara teoritis hampir dipastikan bahwa gerak pembangunan khususnyadalampembangunan hukum nasional selalu bersentuhan denganperubahan-perubahan yangterjadi baik dalam konteks ekonomi, sosial, politik maupun keamanan.Dalam kontekspembangunan nasional yang berkesinambungan, gerak pembangunan yangterjadi tidakdapat dilepaskan dari adanya perubahan wajah ancaman (the shifting of nature threat)yang berlangsung di tengah-tengah hiruk pikuknya isu-isu globalisasiberikut implikasinya,serta kecenderungan negara-negara besar yang secara unilateral dalammemainkanagenda globalnya guna mengatasi keamanan internasional.Dalam konteks yang lebih luas melemahnya rezim ekonomi global yangditandai dengankemunduran pertumbuhan ekonomi terasa sebagai sebuah beban yang sangatberat baginegara-negara berkembang khususnya bagi Indonesia. Hal ini disebabkanselama hampirsetengah abad lebih negara-negara berkembang sangat tergantung kepadanegaranegaramaju baik dari segi teknologi maupun ekonomi. Beberapa negaraberkembangbahkan telah menjadi “goodboy” bagi kepentingan ekonomi dan politik;negara-negarayang lebih kuat. Namun demikian. perubahan-perubahan mendasar yangterjadi dalamstruktur sosial dan ekonomi global secara makro nampaknya tidakberpengaruh padahubungan-hubungan ketergantungan antara ekonomi-politik di negara-negaraberkembang dengan negara-negara yang terlanjur menjadi patronnya.Berkaitan dengan perkembangan keamanan domestik di Indonesia dewasaini,sesungguhnya banyak diawali oleh adanya stagnasi pembangunan ekonomiyangseharusnya dapat berimplikasi terhadap taraf kehidupan sosialmasyarakat. Munculnyakonflik-konflik vertikal maupun horizontal di beberapa daerah tidakterlepas dari adanyametamorfosis faktor ekonomi yang rapuh kemudian bemuara pada masalahkeamanan.Hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi keamanan domestik yangbelakangan inicenderung labil dan sangat erat kaitannya dengan persoalan ekonomimasyarakat(prosperity ) menyusul terjadinya krisis moneter dan ekonomi pada 1997 lalu. Perubahan Wajah Ancaman Dalam melihat perkembangan kondisi keamanan domestik, setidaknya patutdipahami bahwa kini masalah keamanan telah mengalami perubahan yangmendasar.Karena itu, sumber ancaman (source of threat)terhadap apa yang selama ini dikenalsebagai “keamanan nasional” pengertiannya menjadi semakin luas, bukanhanya meliputiancaman dari dalam (internalthreat) dan atau luar (external threat),tetapi juga ancamanazymutal yang bersifatglobal tanpa bisa dikategorikan sebagai ancaman luar atau dalam.Seirama dengan itu, watak dan wajah ancaman juga berubah multidimensional. Sebabsebabkonflik menjadi, semakin majemuk dan tidak bisa semata-mata dibatasisebagaiancaman militer. Dalam perkembangan kekinian di sampingpersoalan-persoalankeamanan tradisional yang dapat mengancam langsung maupun tidaklangsung, munculpula masalah-masalah keamanan baru yang lebih langsung mempengaruhikeamanannasional, yakni isu ancaman keamanan baru non tradisional (non traditional securityissues) yangmeliputi isu-isu terorisme (terrorism), lalu lintas obat terlarang (drugtraficking), perompakandan pembajakan bersenjata di laut (piracyand arms robbery atsea), pencucianuang (money laundering), kejahatan dunia maya (cyber crime).penyelundupan senjata ( smallweapons/ arms smuggling),penyelundupan orang (peoplesmuggling), perdaganganwanita dan anak-anak (womenand children trafficking) yanghampir kesemuanya merupakan kejahatan lintas negara (transnational crime) yangnotabene ikut melengkapi masalah-masalah keamanan domestik di masakini danmendatang. Kecenderungan Keamanan Domestik Saat Ini Sebelum beranjak pada gambaran kecenderungan keamanan domestik, makaseyogyanya terminologi keamanan domestik tidak dipahami secaraparsial. Pemahamanselama ini tentang ancaman keamanan yang muncul dari dalam negeri (domestic threat)yang lazim disebut dengan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat(kamtibmas)sesungguhnya hanyalah sebagian dari masalah keamanan domestik. Karenaitu berbicaramasalah keamanan domestik saat ini. maka mempunyai banyak variabelyang perlu dikajisecara komprehensif termasuk di dalamnya menyangkut masalah gangguankeamananyang bersifat asimetris, baik dalam konteks keamanan ekonomi, sosial,politik maupunyang bersifat ancaman militer lainnya. Meskipun bentuk ancamankeamanan itucenderung datangnya dari dalam negeri tidaklah berarti tidak terkaitdengan dimensikeamanan regional maupun internasional. Misalnya saja ketika konfliksosial di Ambonataupun gerakan Separatis Bersenjata di Aceh meluas tidak terlepasdengan adanya lalulintas senjata ringan (smallarms traficking). Begitu pula dengananjloknya nilai tukarrupiah terhadap dollar sebagai akibat maraknya pencucian uangmenunjukkan bahwaancaman tersebut juga diwarnai oleh faktor-faktor eksternal.Dalam menggambarkan kecenderungan masalah keamanan domestik diIndonesia, setidaknya dapat dilihat perkembangannya yang signifikansejak kurun waktulima tahun terakhir. Hal ini diawali ketika reformasi digulirkan pada1998 menyusul krisisekonomi. Selain itu, mencuatnya isu terorisme internasional sejakperistiwa 11 Septemberjuga memberi pengaruh terhadap munculnya reaksi gerakan-gerakanradikal ataupunkelompok garis keras (hardliner) dari dalam negeri sebagai bentuk responterhadapadanya stigma Barat versus Islam. Kondisi ini tentunya telah membawadilema tersendiridatam melaksanakan “lawand order” secara konsisten mengingat kerapkali menjadikomoditas politik oleh sebagian kelompok tertentu.Karena itu, secara umum keamanan domestik saat ini banyak diwarnaidengankonflik sosial dan politik baik secara horizontal maupun vertikal yangdiawali oleh adanyafaktor ekonomi, sehingga masalah gangguan keamanan yang terjadi disejumlah daerahdi Indonesia nampaknya lebih berakar pada sejumlah faktor strukturalyang berdimensiekonomi disamping dimensi sosial politik dan keamanan lainnya. Dimensi Ekonomi Gangguan keamanan ekonomi di tanah air telah menimbulkan permasalahanyangsemakin kompleks dalam dinamika pembangunan nasional. Meskipun kiniIndonesia telahmengalami pemulihan ekonomi secara bertahap, namun di sana sini kiniIndonesia telahmengalami pemulihan ekonomi secara bertahap namun di sana sini masihterdapatberbagai gangguan ekonomi baik ditinjau secara makro maupun mikro.Secara makro, perkembangan mutakhir menunjukkan bahwa akselarasipembangunan ekonomi nasional yang semestinya dapat dirasakan olehmasyarakatsecara adil dan merata mengalami kendala mendasar. Kondisi ini inidapat terlihat bahwaada kecenderungan beberapa daerah yang masih memiliki potensi sumberdayamenghendaki untuk memekarkan diri sebagai sebuah propinsi yang otonom,bahkanbeberapa daerah berupaya untuk memisahkan diri. Pertimbangan beberapadaerahtersebut umumnya mempunyai alasan misalnya, distribusi welfare state yang tidak adilmemicu kesenjangan ekonomi antar daerah.Adanya tuntutan atau "demanding"masyarakat lokal terkait dengan otonomidaerah pada saat reformasi digulirkan sesungguhnya diharapkan dapatmembawa solusibagi pembangunan ekonomi nasional. Namun karena pengelolaannya yangtidakmempertimbangan kepentingan nasional secara utuh, maka yang terjadiadalah justrusebaliknya dimana kemudian berdampak pada masalah manajemenpembangunan dankeamanan ekonomi, yang kemudian berujung kepada masalah perebutansumber daya.Karena itu, secara makro ekonomi Indonesia dilihat dari perspektifketahanan ekonomitidak menunjukkan sinergisitas dalam mendorong roda perekonomiannasional.Sementara itu, secara mikro ekonomi, nampak telah terjadi kesenjangandi tengahmasyarakat, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar (basic needs). Di lain pihakbeberapa kelompok masyarakat dapat menikmati kebutuhan yang lebihbersifat sekunderdan tertier, sehingga mendorong terjadinya disparitas ekonomi.Begitu halnya adanya investasi asing di daerah-daerah yang semestinyadapatmendukung ekonomi masyarakat setempat justru memicu "social gap", yang kemudianberujung pada isu-isu politik seperti di Papua, Aceh, Riau. Karena ituyang paling pentingdalam mengatasi masalah keamanan ekonomi saat ini paling tidakkebutuhan dasarmasyarakat dapat terpenuhi secara baik sehingga tidak berpotensimenimbulkankeresahan sosial. Sebagai ilustrasi beberapa waktu lalu yang terkaitdengan kebijakanpemerintah mengenai kenaikan BBM, telepon dan tarif dasar listriktermasuk kenaikanbebarapa bahan pokok telah menjadi sumber pemicu munculnya gejolaksosial yangmengarah pada tindakan anarkis sejumlah kelompok masyarakat yangkemudianmengganggu kamtibmas.Meskipun kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah selama ini disadaribahwauntuk meningkatkan kondisi perekonomian nasional secara makro, namunkarenapersoalan-persoalan keamanan moneter dan perbankan, investasi, sertaterganggunyaperdagangan internasional sebagai akibat mengemukanya isu-isuterorisme, pembajakan,pencucian uang maupun yang terkait dengan masalah ekonomi politikinternasional yangtidak menentu, maka resiko ekonomi mikro harus ditanggung olehmasyarakat. Dimensi Sosial Secara sosiologis, masyarakat Indonesia pada dasarnya bersifat moderatdanakomodatif, hal ini terlihat bahwa sebagian besar masyarakat masihbersifat terbuka untuksaling menghargai suku, agama, maupun golongan. Hal ini menunjukkanbahwamasyarakat Indonesia meskipun bersifat pluralistik akan tetapmempunyai potensi dalammelaksanakan pola-pola hubungan sosial antar kelompok.Terganggunya pola hubungan sosiat masyarakat sebenarnya tidak terlepasdengan adanya eforia demokrasi yang berlebihan yang kemudian justrumerusaksemangat reformasi. Adanya tindakan yang amat impulsif dan dangkaloleh masyarakattersebut mempunyai implikasi terhadap kebebasan yang tidak terkontrolsehinggamengancam kondusifitas dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.Di samping itu, kondisi masyarakat Indonesia yang rentan terhadaptindakanprovokasi memudahkan konflik komunal berkembang cepat dan luas, sertamemungkinkan gangguan terhadap ketertiban publik yang secara eskalatifdapatmengganggu stabilitas keamanan nasional. Struktur masyarakat yangheterogen, tingkatpendidikan yang belum maju, serta krisis ekonomi yang belum pulih,menjadi celah yangdapat dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang ingin mengganggustabilitas nasional.Oleh karena itu, secara faktual bila dilihat dari komposisi masyarakatIndonesiayang heterogen tersebut, yang juga disertai karakteristik geografisberupa negarakepulauan, sungguh sangat disadari bahwa potensi ancaman integritasbangsa tidakdapat dipisahkan oleh meluasnya friksi-friksi komunal selama ini.Sebagai ilustrasi bahwakonflik komunal selama ini dipicu oleh eksklusivisme suku, agama, rasdan antargolongan (SARA), serta kesenjangan sosio-ekonomi. Selain itu,perpindahan penduduksecara massal dari satu wilayah ke wilayah lain selain berpengaruhterhadap tatakehidupan dan budaya setempat, juga berpotensi sebagai sumber konflik(clash ofcivilization). Konflikyang terjadi di Maluku, Sulawesi Tengah (Poso), Kalimantan(Sanggau Ledo, Sampit, Sambas), adalah contoh konkrit konflik komunalyang bersumberethno-religiuos. Kerugian yang diakibatkan oleh konflik komunal yaknitimbulnyagelombang pengungsian, penderitaan luar biasa bagi masyarakat, korbanjiwa, sertakerugian harta benda yang cukup besar.Resiko terbesar yang ditimbulkan oleh konflik komunal adalah rusaknyasolidaritasberbangsa maupun rusaknya ikatan persatuan dan kesatuan bangsa. Disamping itu,kerusakan berbagai infrastruktur, fasilitas sosial dan fasilitas umumdalam skala besarmenyebabkan terganggunya kegiatan pemerintahan, terhambatnya kegiatanpelayananmasyarakat, serta terbengkalainya penyelenggaraan pendidikan. Dimensi Politik Keamanan domestik secara khusus banyak diwarnai oleh adanya turbulens politiknasional saat ini. Banyaknya kepentingan-kepentingan kelompok sejakberakhirnyapemerintahan Orde Baru hingga memasuki era reformasi, permasalahanbanyak timbulkarena dipicu oleh adanya pertarungan "perebutan kekuasaan".Menjamurnya partaipartaimengindikasikan semakin rentannya pertikaian antar kelompokmasyarakat.Mengemukanya demokrasi selama reformasi digulirkan sesungguhnya banyakmenyitaperhatian bagi kelompok-kelompok tertentu (partai politik, LSM,mahasiswa) untukmemanfaatkan momentum tersebut sehingga tidak jarang dari mereka dalamaksipolitiknya mengarah pada masalah tindakan anarkisme, radikalisme yangpada akhirnyadapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.Selain itu, pertentangan politik yang menonjol dan kerapkali mempengaruhistabilitas nasional adalah tentang potret konflik elit politik saatini. Pertentangan eksekutifdan legistatif selama ini cukup menggambarkan keprihatinan bagiperkembangan politiknasional yang semestinya dapat mendidik masyarakat dalam berpolitik.Adanya friksi dalam institusi-institusi tersebut tidak jarang berakhirpada sebuahpolemik yang berkepanjangan sehingga memperparah keamanan domestik.Potret lainyang menjadi indikasi kompleksnya masalah-masalah politik nasionaladalah munculnyasejumlah manuver-manuver politik menjelang Pemilu 2004. Salah satubentuk potensiancaman keamanan domestik ke depan adalah saratnya aktifitas-aktifitaspraktek antidemokrasi, pemaksaan, tindakan kekerasan oleh kelompok tertentu yangdapatmenghadapkan bangsa Indonesia menuju pada sebuah situasi yang tidakmenentu. Dimensi Pertahanan Keamanan Isu keamanan yang timbul di dalam negara yang paling menonjol adalahGerakanseparatis bersenjata, terorisme, konflik komunal bercirietnho-religious, kelompok radikal,kerusuhan sosial, dan perkelahian pelajar. Dalam konteks isuseparatisme, yang kinimenjadi fokus perhatian adalah Gerakan Separatis Bersenjata Aceh(GSBA) danOrganisasi Papua Merdeka (OPM).Aksi-aksi yang dikembangkan oleh kelompok separatis dalam bentuktindakankejahatan dan kekerasan telah menimbulkan gangguan terhadap tatakehidupanmasyarakat setempat dan berdampak luas pada keamanan nasional secaraluas.Kejahatan dan kekerasan yang dilakukan kelompok separatis tersebut,tidak sajamenyebabkan kerugian materi dan korban jiwa, juga mengakibatkanterjadinyapengungsian penduduk, serta mengganggu fungsi-fungsi pemerintahan.Penyelesaian isuseparatis menjadi semakin kompleks karena kelompok separatisberlindung di balik isuHAM, mencari dukungan dan mengalihkan basis gerakan di luar negeri.Kecenderungan keamanan yang juga saat ini menjadi fokus perhatianpentingadalah masalah isu terorisme. Isu ini pada dasarnya merupakan ancamannyata terhadapkeselamatan bangsa, bahkan menjadi ancaman bagi demokrasi dan civil society. Sejaktahun 1999 hingga peristiwa pemboman di Bali tanggal 12 Oktober 2002,kegiatan teror diIndonesia meningkat cukup tajam terutama dalam bobotnya, sehinggamenggangguproses pembangunan ekonomi.Selain masalah ancaman terorisme, muncul pula radikalisme dalam bentuklain,misalnya dengan menggunakan atribut agama. Konflik di Maluku dan Poso,menunjukkanadanya peran kelompok-kelompok tersebut. Paham keagamaan telahdiimplementasikansecara sesat dan menyimpang, untuk mempengaruhi dan meyakinkan parapengikutnya,bahwa perjuangannya adalah perjuangan suci, sehingga mereka tidaksegan-seganmenggunakan cara apa saja untuk mencapai tujuannya. Kelompok-kelompokitulah yangdisebut sebagai kelompok radikal oleh garis keras yang keberadaan sertacara-caraperjuangannya sangat mengganggu ketertiban publik dan pada muaranyamengganggukeamanan domestik.Isu-isu keamanan baru domestik yang lain saat ini adalah menyangkutkejahatantrans-national. Isu keamanan trans-national yang dihadapi Indonesiadapa(dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yakni gangguan keamanan di laut,gangguankeamanan di udara, dan gangguan keamanan melalui wilayah perbatasan.Sedangkanisu-isu menonjol adalah pembajakan dan perompakan di laut, imigrangelap penangkapanikan secara illegal, dan penyelundupan (people smuggling, small army smuggling),beredaran obat-obatan terlarang.1. Gangguan Keamanan LautKegiatan perdagangan dan transportasi internasional baik melalui wilayahperairanperbatasan dengan negara lain maupun melalui Sea Lines of Communication (SLOC)dan Sea Lines ofTransportation (SLOT) di perairanIndonesia terus meningkat.Aktivitas perairan yang meningkat tersebut menempatkan laut memegangperananyang sangat penting bagi kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesiamaupun bagimasyarakat internasional. Arti penting laut yang dimaksud, bukan hanyaterbatas padakekayaan sumber daya alam belaka, tetapi juga sebagai penghubungpulau-pulauyang tersebar di seluruh wilayah Nusantara. Karakteristik Indonesiasebagai negarakepulauan (archipelagostate) telah menempatkan keamanan laut sangat vitalbagiIndonesia termasuk dunia internasional. Hal ini terbukti bahwa lautIndonesia yangdibagi menjadi 3 ALKI telah mendapat perhatian serius bagi AS danAustralia. Akhir-akhir ini, isu keamanan laut cukup perlu perhatian, serius. Isu keamananlaut tersebut meliputi ancaman kekerasan (pembajakan, perompakan dan sabotase serta terror obyek vital), ancaman navigasi (kekurangan dan pencurian sarana bantunavigasi),ancaman sumber daya (perusakan serta pencemaran laut danekosistemnya), danancaman kedaulatan dan hukum (penangkapan ikan secara ilegal,imigran, gelap,eksplorasi dan eksploitasi sumber kekayaan alam secara ilegal,termasukpengambilan harta karun, penyelundupan barang dan senjata, sertapenyelundupankayu gelondongan melalui laut. Isu keamanan laut memiliki dimensigangguan terhadap hubungan internasional lndonesia.Data menunjukkan bahwa Indonesia telah mengalami kerugian sebesar US$2.136juta atau sekitar Rp 19,2 trilliun akibat pencurian ikan.3 Sedangkanberdasarkanlaporan FAO pada tahun 2001 jumlah ikan yang ditangkap secara illegaldi Indonesiamencapai 1 juta ton per tahun dengan nilai kerugian US$ 1 juta (Rp 9milliar) sampaiUS$ 4 milyar (38 trilliun). Sementara itu, berdasarkan data mutakhiryang diolah dariberbagai sumber tentang sekilas kekayaan negara yang diselundupkan didan ataulewat laut adalah: pasir laut senilai US$ 8 milyar (72 trilliun), BBMsenilai US$ 5,6milyar (Rp 50 trilliun), kayu senilai US$ 3-4 milyar (Rp 30 trilliun).2. Ganggunan Keamanan UdaraPotensi strategis Indonesia sebagai salah satu poros lalu lintas duniainternasionalmenempatkan Indonesia rawan terhadap berbagai ancaman keamanan udara.Isukeamanan udara dengan potensi ancaman di masa mendatang meliputiancamankekerasan (pembajakan udara, sabotase obyek vital, teror), ancamanpelanggaranudara (penerbangan gelap dan pengintaian terhadap wilayah Indonesia),ancamansumber daya (pemanfaatan wilayah udara oleh negara lain), dan ancamanpelanggaran hukum melalui media udara (migrasi ilegal danpenyelundupan manusia).Untuk mengawasi dan mengamankan wilayah udara dari segala gangguan danancaman, Indonesia masih dihadapkan dengan berbagai kelemahan antaralain SDM,sarana serta prasarana yang diperlukan.Seperti halnya wilayah laut, kepentingan keamanan wilayah udara hukumhanyamenjadi kepentingan Indonesia, tetapi juga dalam rangka mengamankankepentingankawasan dan dunia internasional. Karena itu, bila Indonesia tidakmampu mengatasimasalah keamanan di wilayah tersebut bukan mustahil aksi manuverpesawat F-18Hornet AmerikaSerikat yang lalu dapat menjelma menjadi legal intervention.3. Gangguan Keamanan Melalui Wilayah PerbatasanSecara geografis Indonesia berbatasan dengan 10 negara, yakni denganThailand,Malaysia, Singapura, Papua Nugini, Palau, India, Timor Leste, danAustralia. Dari 10negara yang berbatasan dengan Indonesia, terdapat tiga negara yangberbatasandarat dengan Indanesia, yakni dengan Malaysia, Papua Nugini dan TimorLeste. Isu-3 Sumber datadiperoleh dari Departemen Kelautan dan Perikananisu keamanan di perbatasan laut pada hakekatnya sudah dibahas di atas.Padawilayah-wilayah perbatasan darat, isu-isu keamanan yang menonjolmeliputi pencuriansumber daya alam, di antaranya hasil-hasil hutan, penyelundupanbarang, senjata danbahan peledak, obat-obatan terlarang, serta penyelundupan manusia.Panjangnya garis perbatasan dengan medan yang sulit membuatjalur-jalurperbatasan darat belum dapat diawasi seluruhnya. Isu lain yangmenonjol dari wilayahperbatasan darat adalah menyangkut tataran kewenangan. Dari tigawilayahperbatasan darat tersebut terdapat tiga Departemen yang bertindaksebagai leadingsector, yakni untukperbatasan di Kalimantan yang menjadi leading sector adalahDephan; perbatasan di papua, leading sector adalahDepdagri; sedangkan perbatasanTimor Leste, leadingsector adalah Deplu. Pertanyaannya, mengapa sampaibegini?Perlu pembenahan ke depan !! Pentingnya Pembangunan Hukum Nasional Dari uraian tentang kondisi keamanan domestik dihadapkan denganpembangunanhukum nasional, terdapat keterkaitan yang erat. Salah satu substansisemangat reformasiadalah menegakkan supremasi hukum. Semangat reformasi untuk menegakkanhukumtersebut jangan sampai hanya suatu retorika belaka. Sepanjangperjalanan pemerintahanreformasi secara jujur kita harus berkata bahwa hukum belum superior.Bahkansebaliknya politik seringkali superior dari hukum. Berbagaipermasalahan yang menjadilingkup hukum justru diselesaikan melalui political bargainning. Sampai kapankah kondisiseperti ini terus berlangsung, ataukah harus kita akhiri denganmenempatkan hukumsebagai yang superior.Kondisi keamanan domestik seperti digambarkan di atas memerlukanpenyelesaian hukum. Kalau saja masyarakat Indonesia sudah taat hukum,kitaberkeyakinan bahwa kondisi keamanan Indonesia akan segera membaik,dimanasejumlah isu keamanan domestik dapat ditekan sampai pada titikterendah.Masih banyak pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan bersama ditinjaudariaspek hukum. Misalnya perlunya instrumen hukum untuk melindungikekayaan alam baikdi laut maupun di daratan seiring dengan adanya perubahan wajahancaman saat ini danke depan. Demikian pula halnya dengan instrumen hukum yang mengaturtentang hakdan kewajiban sebagai warga negara dalam kapasitasnya sebagai insan-insanhukum. lniyang perlu dibangun. Membangun instrumen hukum tidak hanya terbataspada perangkatperundang-undangan dari sisi software, tetapi juga hardware yang bersih dan berwibawa,yang memiliki jiwa pengabdian kepada bangsa dan negara menuju good governance.
*********
 ·  Translate
1
Add a comment...
Have him in circles
42 people
Amelda Sianturi's profile photo
Setiawan Caem's profile photo
Mohd Sani Shabudin's profile photo
difa riantara's profile photo
ARDI ANSYAH's profile photo
Mas Yayan's profile photo
Md. Sani Budin's profile photo
hijasahmed ahmed's profile photo

Krida Nusantara

Shared publicly  - 
 
 
WAWASAN KEBANGSAAN
Wawasankebangsaan telah umum difahami sebagai cara pandang yang dilingkupi oleh rasakebangsaan, paham kebangsaan dan semangat kebangsaan untuk mencapai cita-citanasional dan mengembangkan eksistensi kehidupan atas dasar nilai-nilai luhurbangsa.Cinta tanahair dan bangsa menegaskan nilai dasar wawasan kebangsaan menempatkanpenghargaan tinggi akan kebersamaan yang melindungi setiap warga negara danmenyediakan tempat untuk perkembangan pribadi bagi setiap warga negara dansekaligus mengungkapkan hormat terhadap solidaritas manusia yang mengakui hakasasi manusia tanpa membedakan suku, keturunan, agama dan kepercayaan, jeniskelamin, kedudukan sosial, dan warna kulit.Sejalandengan pemahaman tersebut, wawasan kebangsaan memberikan ruang berkembangnyawawasan kewilayahan/kedaerahan agar semakin mandiri pada hakikatnya menyadaribahwa wilayah negara Indonesia sangat luas berisikan masyarakat bangsaIndonesia terdiri dari berbagai suku, bahasa, agama, dan adat istiadat yangjustru dapat dimanfaatkan sebagai kekuatan untuk mempersatukan dan membangunbangsa Indonesia.Pahamkebangsaan adalah suatu paham yang menyatakan bahwa loyalitas tetinggi terhadapmasalah duniawi setiap warga negara ditujukan kepada negara dan bangsamerupakan paham modern lahir pada akhir abad ke 18.Wawasankebangsaan yang dilandasi oleh pandangan hidup Pancasila telah mengantarkanbangsa Indonesia menelusuri jalan hendak meraih tujuan nasional ditengah-tengah tata kehidupan dunia. Dalam proses ini banyak pihak memandangwawasan kebangsaan generasi muda saat ini tidak linier dengan teori kebangsaanyang diuraikan, sehingga realitas ini menimbulkan kegusaran pikir yang perluditelusuri akar masalahnya untuk dicarikan upaya penguatan wawasan kebangsaansehingga Indonesia masa depan yang dicita-citakan dapat terwujud lebih baik.Mengenalisuatu bangsa melalui profil generasi mudanya adalah pintu masuk memotretwawasan kebangsaannnya. Jumlah penduduk Indonesia kini sekitar 240 juta, tahun2012 diperkirakan mencapai 245 juta. Jumlah orang muda berusia 10-24 tahunmencapai 64 juta (27 persen dari populasi). Pemuda pengangguran sebesar 17%.Generasi muda berpendidikan tinggi kurang dari 20%. Pemuda Indonesia mayoritasberpendidikan di bawah SMU [Kompas, 27 Oktober 2011]. Jumlah ini menunjukkanproporsi kaum muda cukup besar dibandingkan kaum lanjut usia. Meski jumlahnyabesar, akses atas informasi dan pendidikan sangat kecil, apalagi akses padapelayanan kesehatan reproduksi dan seksual yang sangat penting untuk melindungimereka dari kehamilan tak direncanakan. Profil demografi ini berimplikasi besarterhadap ketersediaan lapangan pekerjaan, pemenuhan fasilitas pendidikan, danpotensi keresahan sosial, yang pada akhirnya bisa mempengaruhi derajat wawasankebangsaan mereka.Penelitianyang dilakukan di Jawa Barat dan Batam terhadap para siswa dan guru SMP, SMA,serta SMK menunjukkan hasil bahwa, Siswa lebih tertarik budaya baru yangditawarkan agen budaya luar sekolah dibandingkan dengan budaya kita sendiriyang ditanamkan di sekolah; Adanya pertentangan antara nilai-nilai yangbersumber dari budaya adiluhung bangsa Indonesia dengan nilai-nilai yang dibawaoleh agen globalisasi mengakibatkan terjadinya konflik nilai siswa; Terpaanmedia massa televisi memporakporandakan nilai-nilai adiluhung bangsa Indonesia,sehingga para siswa sering menampilkan perilaku menyimpang dari ukuran budayakita. Gemerlap acara televisi, utamanya siaran televisi asing yang ditangkapoleh fasilitas parabola dan semacamnya, menyita perhatian dan waktu siswasehingga kegiatan menekuni pelajaran menjadi terganggu; dan Budaya konsumerismeyang dibawakan berbagai acara televisi menggiring pemirsa termasuk siswamenampilkan gaya hidup konsumtif. Tayangan televisi nasional sangat miskinnuansa pengembangan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air.Suratkabarlokal di DIY mewartakan, tahun 2011 hingga saat ini tercatat sebanyak 118pengajuan dispensasi pernikahan dini di Pengadilan Agama Wonosari, dengan 90%diantaranya perempuannya sudah hamil di luar nikah. Jumlah tersebut melonjakjika dibandingkan tahun 2010 yang mencatat 113 permohonan. Salah satu pemicumeningkatnya kasus pernikahan dini ini diduga karena semakin menjamurnya warunginternet di Gunungkidul [Tribun Jogja, 25 Oktober 2011].Sebuahpenelitian lain yang dilakukan di Delanggu Jawa Tengah yang memotret kondisiwawasan kebangsaan generasi muda saat ini, seakan melengkapi realitas ini,karena dinyatakan oleh peneliti bahwa permasalahan yang dihadapi bangsaIndonesia saat ini adalah berlangsungnya pendidikan yang kurang bermakna bagipembentukan wawasan kebangsaan siswa, yang berakibat merosotnya kualitaskepribadian dan kesadaran akan makna dari kehidupan [Awan Rynugra Matresna,2007].Duapenelitian tersebut di atas dan maraknya pernikahan dini merupakan fenomenasosial sepak terjang generasi muda Indonesia yang semakin membuat miris kitajika dikaitkan dengan impian Indonesia masa depan. , seperti banyaknyademonstrasi yang berakhir rusuh, tawuran antar mahasiswa/pelajar denganperilaku destruktif merusak sekolah/kampus, banyaknya generasi potensialterjerat narkoba, tindak pidana kriminal berat, bahkan terlibat kejahatantransnasional. Semua ini ditengarai sebagai indikator menurunnya wawasankebangsaan generasi muda. Apabila hal ini tidak segera diantisipasi secaracermat, bukan tidak mungkin pada masa mendatang kondisi demikian menjadi suatuhal yang tidak dapat dibendung lagi oleh siapa pun, dan berimplikasi luasterhadap kondisi masa depan Indonesia.Pembentukanwawasan kebangsaan pada dasarnya dipengaruhi banyak faktor, berasal dari dalamdiri generasi muda (internal) maupun dari luar diri generasi muda (eksternal).Pada hakekatnya tidak ada faktor tunggal yang otomatis mempengaruhi pembentukanwawasan kebangsaan. Faktor-faktor dimaksud antara lain, globalisasi,perkembangan teknologi komunikasi informasi (TKI), akitivitas generasi mudadalam membaca buku kewarganegaraan, sarana prasarana pendidikan, eksistensiguru/dosen, tokoh dan orang tua sebagai mediator proses pembelajaran, dayaadaptasi, pelaksanaan pengajaran pendidikan kewarganegaraan, dan lawenforcement.Berikutbeberapa faktor pemengaruh kuat yang patut menjadi perhatian kita. Dalam halini faktor-faktor yang tertera ini dapat menjadi faktor positif, faktor negatifataupun kedua-duanya.· GLOBALISASI.Fenomena globalisasi menantang kekuatan penerapanunsur jati diri bangsa Indonesia melalui agen budaya luar sekolah terutamamedia massa.Samuel Huntington (1997) futurolog pertama yang mensinyalirmunculnya perbenturan antar masyarakat “di masa depan” yang banyak terjadidalam bentuk perbenturan peradaban “clash of civilisation.”Hal ini merupakanperwujudan dari menguatnya identity revolution.Batas-batas identitas (etnis,agama, ras, antar golongan) yang selama rezim orde baru ditabukan sebagai SARAjustru bangkit sebagai sebuah kekuatan basis. Perkembangan masyarakat global,batas wilayah negara dalam arti geografis dan politik relatif tetap. Namunkehidupan suatu negara tidak dapat lagi membatasi kekuatan global yang berupainformasi, inovasi, industri, dan konsumen yang makin individualistis.· PERKEMBANGAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI INFORMASI. PerkembanganTKI telah mengubah dunia menjadi kampung dunia (global village). Dunia menjaditransparan tanpa mengenalbatas negara. Kondisi demikian berdampak pada seluruhaspek kehidupanbermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini mempengaruhipolapikir, pola sikap, dan pola tindak masyarakat Indonesia. Perubahannilaiterjadi di masyarakat bebarengan dengan generasi muda yang lebih tertarikbudaya baru yang dibawa globalisasi melalui TKI.Usaha lembaga pendidikan(lemdik) dan keluarga Indonesia dalam melakukan pembinaan jati diri bangsadigerus unsur budaya baru. Pada diri generasi muda terjadikonflik untukmenerima apa yang disampaikan pihak lemdik/keluarga dengan apa yangditerimadari agen budaya luar, terutama internet. Evolusiglobal sedang berlangsungkearah budaya pascamodern. Implikasinya sukar bagilemdik/keluarga untukmengekalkan apa yang telah dibinakan pada generasi muda tanpa kerjasama padatataran makro dengan agen-agen budaya luar yang berpengaruh.· DAYA ADAPTASI. Setiap kehidupan di dunia tergantung kemampuanberadaptasi terhadap lingkungan dalam arti luas. Manusia membina hubungandengan lingkungannya secara aktif tidak sekadar mengandalkan hidup padakemurahan lingkungan hidupnya. Budi daya dalam memanfaatkan akal dibutuhkandalam memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini tidak terlepas dari kemampuan membinahubungan antar sesama anggota masyarakat dan mengelola lingkungan sebagaisumber dalam memenuhi kehidupannya. Karena itulah manusia mengembangkankebiasaan melembaga dalam struktur sosial dan kebudayaan. Karena kemampuanberadaptasi secara aktif, manusia berhasil menempatkan diri sebagai makhluktertinggi derajatnya di muka bumi dan paling luas persebarannya. Di lain pihak,kemampuan manusia membina hubungan dengan lingkungannya telah membuka peluangbagi pengembangan berbagai bentuk organisasi dan kebudayaan menuju peradaban.
 ·  Translate
2
Add a comment...
People
Have him in circles
42 people
Amelda Sianturi's profile photo
Setiawan Caem's profile photo
Mohd Sani Shabudin's profile photo
difa riantara's profile photo
ARDI ANSYAH's profile photo
Mas Yayan's profile photo
Md. Sani Budin's profile photo
hijasahmed ahmed's profile photo
Places
Map of the places this user has livedMap of the places this user has livedMap of the places this user has lived
Currently
Pati,Indonesia
Previously
pati.jawa tengah
Links
Other profiles
Contributor to
Story
Tagline
Jadilah warga negara yang baik,beretika dan nasionalis.
Introduction
Reformasi merupakan perubahan yg berputar pada tatanan negara.Dan setiap perubahan harus diiringi dg sendi-sendi hukum yg berputar pada tatanan falsafah dan idiologi negara._
Basic Information
Gender
Male