owner

NORMA | PERATURAN  - 
 
DOKUMEN PENGANGKUTAN KAYU ASAL LAHAN MASYARAKAT
TERBARU 2017

Deregulasi pengangkutan kayu yang berasal dari hutan hak atau kebun atau lahan masyarakat terjadi dipenghujung tahun 2016. yaitu dengan diundangkannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RI Nomor: P.85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 Tahun 2016 Tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1765) tanggal 21 November 2016.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RI Nomor P.85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 Tahun 2016 ini telah mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.21/MenLHK-II/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Hak dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.5/Menhut-II/2007 tentang Penetapan Jenis-Jenis Kayu yang Berasal dari Hutan Hak di Provinsi Sumatera Utara yang Pengangkutannya Menggunakan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU),

Konsekwensi dari diundangkannya PERMEN LHK NO. 68 TAHUN 2016 ini maka kedepan selama peraturan ini tidak berubah lagi kita tidak memakai "SKAU" (Surat Keterangan Asal Usul) sebagai dokumen pengangkutan kayu dari hutan hak tetapi cukup "NOTA ANGKUTAN" atau "NOTA ANGKUTAN LANJUTAN"

Nota Angkutan adalah dokumen angkutan kayu budidaya yang berfungsi sebagai surat keterangan asal usul untuk menyertai pengangkutan kayu hasil budidaya yang berasal dari hutan hak, dan pengangkutan lanjutan hasil hutan kayu hasil budidaya yang berasal dari hutan hak di seluruh Indonesia

Nota Angkutan Lanjutan adalah dokumen angkutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak dari tempat pengumpulan sementara ke tempat akhir

DOKUMEN PENGANGKUTAN KAYU HUTAN HAK

Pengangkutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak dilengkapi dengan Nota Angkutan. Pengangkutan lanjutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak berupa kayu bulat dan atau olahan rakyat dilengkapi Nota Angkutan Lanjutan.

Penggunaan Nota Angkutan atau Nota Angkutan Lanjutan hanya untuk hasil hutan kayu budidaya di hutan hak dengan bukti hak atas tanah lokasi penebangan berupa sertifikat atau bukti penguasaan lain yang diakui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN.

Pengangkutan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak yang tumbuh secara alami, mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri yang mengatur tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara.

JENIS KAYU DR LAHAN MASYARAKAT YANG DOKUMEN PENGANGKUTANNYA PAKAI NOTA ANGKUTAN

Nota Angkutan atau Nota Angkutan Lanjutan digunakan untuk menyertai:
Pengangkutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak di provinsi di Pulau Jawa dan Bali; dan Pengangkutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak di provinsi di luar Pulau Jawa dan Bali untuk kayu hasil budidaya jenis:

jati,
mahoni,
nyawai,
gmelina,
lamtoro,
kaliandra,
akasia,
kemiri,
durian,
cempedak,
dadap,
duku,
jambu,
jengkol,
kelapa,
kecapi,
kenari,
Mangga,
manggis,
melinjo,
nangka,
rambutan,
randu,
sawit,
sawo,
sukun,
trembesi,
waru, karet,
jabon,
sengon dan
petai.;

Kepala Dinas Provinsi di luar pulau Jawa dan Bali dapat menambah jenis kayu yang ditetapkan dengan Keputusan.

PENERBIT NOTA ANGKUTAN
Nota Angkutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak diterbitkan oleh pemilik hutan hak dan berlaku sebagai DKP;

UNTUK LEBIH JELAS SILAHKAN BACA Di
http://blogmhariyanto.blogspot.co.id/2016/12/ketentuan-pengangkutan-kayu-hutan-hak.html
Translate
1
Add a comment...