Profile cover photo
Profile photo
STAHN-TP Palangka Raya
17 followers
17 followers
About
Posts

Post has attachment
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
Seminar Regional Jurusan Filsafat 2014
32 Photos - View album

Post has attachment
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
Diklat Kepemimpinan 2014
95 Photos - View album

Post has attachment
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
Seminar Akademik Filsafat 2015
53 Photos - View album

Post has attachment
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
Seminar Nasional 2015
64 Photos - View album

Post has attachment

Post has shared content
Sehelai Sejarah Lahirnya Agama Hindu Kaharingan
Oleh: Tiwi Etika, PhD

Pendahuluan

Era kemerdekaan yang dinikmati rakyat Indonesia pada tahun 45-an, ternyata tidak dirasakan oleh Umat Kaharingan di Pulau Kalimantan ketika itu. Walaupun segala pelaksanaan ritual Kaharingan tetap berjalan, namun Departemen Agama Republik Indonesia belum dapat melayani dan mengakui Kaharingan sebagai agama. 

Kantor Urusan Agama Propinsi Kalimantan di Banjarmasin ketika itu, belum bisa membina dan melayani umat Kaharingan. Dalam rangka memperjuangkan Kaharingan sebagai agama, maka berdirilah Serikat Kaharingan Dayak Indonesia (SKDI), sebagai partai politik, hasil kongres I tokoh-tokoh Kaharingan di Desa Tangkahen tahun 1950. Selanjutnya tahun 1953 mengadakan kongres di Desa Bahu Palawa, dan salah satu tuntutan kontroversial kongres yaitu menuntut Kalimantan Tengah lepas dari Propinsi Kalimantan Selatan (ketika itu Kalteng dan Kalsel bergabung menjadi satu provinsi), sebelum pemilu 1955. Kalimantan Tengah diharapkan menjadi Propinsi tersendiri bagi umat Kaharingan. Merasa tuntutan tersebut menemui jalan buntu segenap orang Dayak mengadakan gerakan, dengan nama Gerakan Mandau Talawang Pancasila (GMTPS) dipimpin oleh tokoh Kaharingan/Ketua Umum SKDI bernama Sahari Andong, dibawah komando Panglima CH. SIMBAR yang dikenal dengan Panglima Uria Mapas. Akhirnya pada 5 Desember 1956 tuntutan tersebut dikabulkan. Propinsi Kalimantan Tengah dibentuk dengan Undang–Undang Darurat No: 10 Tahun 1957; Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah. Harapan umat Kaharingan, bahwa Kaharingan akan dibina seperti Agama lainnya oleh Pemerintah semakin terang. (Ahim S. Rusan, dkk 2005: 117)

Kenyataan yang diterima oleh umat Kaharingan setelah Provinsi Kalimantan Tengah berpisah dengan provinsi Kalimantan Selatan tidak seindah harapan. Eksistensi Kaharingan semakin sulit, seperti kesulitan menjadi pegawai negeri sipil, kesulitan mendapat pendidikan agama dari tingkat Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi. Puncak ketidak-merdekaan yang dialami umat Kaharingan pada Tahun 1979, saat Mendagri (Jenderal Amir Machmud), mengeluarkan kebijakan dalam mengisi KTP, menyatakan bahwa untuk kolom Agama bagi yang bukan beragama Islam, Kristen, Khatolik, Hindu dan Budha, dibuat tanda strip “-“ yang berarti penganut aliran kepercayaan. Umat Kaharingan merupakan umat yang merasakan ketidak-adilan dengan kebijakan Mendagri ketika itu. Alhasil kebijakan Mendagri tersebut menimbulkan gejolak, bahkan ada yang telah mengibarkan bendera putih di depan rumah mereka, sebagai tanda Kaharingan telah berakhir. Sudah tentu umat Kaharingan sangat keberatan dan beberapa orang menemui Bapak Simal Penyang Lewis KDR, Liber Sigai dll. Kemudian sebagai hasil pertemuan umat dengan Bapak Simal Penyang, Lewis KDR, Liber Sigai dll tersebut, dibuatlah sebuah pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh Bapak Lewis KDR dan Bapak Liber Sigai, menyatakan mencabut dukungan umat Kaharingan terhadap partai politik yang berkuasa pada saat itu. Surat pencabutan dukungan tersebut dibawa oleh Bapak Rangkap I Nau dan bapak Walter S.Penyang dan kemudian diberikan kepada Bapak Manase Pahu, selaku ketua Fraksi Karya Pembangunan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Melihat situasi demikian Bapak Manase Pahu, Barthel Benung, BA dan Bapak Simal Penyang menghadap Gubernur Kalimantan Tengah Willa A.Gara, namun beliau tidak bisa berbuat apa-apa, karena kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat melalui Mendagri.

II. Kronologis Integrasi Kaharingan ke dalam Hindu Dharma
Kepedihan yang mendalam akibat perilaku diskriminasi “SARA” yang dialami umat Kaharingan terus terjadi. Dimulai sejak masuknya “Misi Suci “ penjajah Belanda di Kalimantan Tengah hingga di era kemerdekaan. Segala usaha atau upaya terus ditempuh oleh para tokoh Kaharingan untuk keluar dari ketertindasan. Sehingga membuat segenab umat Kaharingan bertekat untuk meyelesaikan kepedihan atas ketidakadilan yang diterima dengan melakukan pertemuan bersejarah antara tokoh-tokoh Kaharingan ketika itu diantaranya: Simal Penyang, Lewis KDR, Sahari Andung, Itar Ilas, Dagon Ginter, Drs. Liber Sigai, Bajik R. Simpei, Walter S. Penyang, Rangkap I. Nau, Kristopel S. Kusin dll dengan tokoh Hindu yang berasal dari Bali seperti: I Wayan Madu., I Dewa Made Gereh Putra., Drs. Oka Swastika., Drs. Artana., Nyoman Tasra, Nyoman Saad Wilotama, Nyoman Suanda, SH, bersatu-padu dan mulai bergerak menegakkan persatuan umat Hindu untuk mencari solusi untuk mempertahankan eksistensi umat Kaharingan. Hasil pertemuan tersebut sepakat untuk mengirimkan surat kepada pimpinan Parisada Hindu Dharma Pusat di Denpasar perihal keinginan umat Kaharingan di Kalimantan Tengah yakni: penggabungan/integrasi Majelis Besar Alim Ulama Kaharingan Indonesia dengan Parisada Hindu Dharma, dan Agama Kaharingan bergabung dengan Hindu Dharma dengan nomor surat: 5/KU-KP/MB-AUKI/I/1980. Keinginan umat Kaharingan tersebut disambut baik oleh Parisada Hindu Dharma Pusat dengan mengirim surat balasan bernomor surat: 24/Perm/I/PHDP/1980, tentang diterimanya keinginan Majelis Besar Alim Ulama Kaharingan Indonesia untuk berintegrasi dengan Parisada Hindu Dharma Indonesia. Sebagai tindak lanjut surat MBAUK Indonesia dan PHDI Pusat ketika itu, maka keluar surat dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu dan Budha Departemen Agama RI nomor: H.II/1980 tanggal 12 Pebruari 1980, tentang penggabungan/integrasi umat Kaharingan dengan Hindu yang ditanda tangani oleh Direktur Urusan Agama Hindu yakni drg. Willy Pradnya Surya.

Berdasarkan Surat Dirjen Bimas Hindu dan Budha tersebut di atas, maka Gubernur Kalimantan Tengah mengeluarkan kebijakan melalui surat nomor: T.M.49/I/3 tanggal 20 Pebruari 1980 tentang penggabungan umat Kaharingan dengan umat Hindu. Surat ini ditujukan kepada Bupati/Walikota se-Kalimantan Tengah, sebagai pemberitahuan bahwa Kaharingan berintegrasi dengan Hindu, dan dibina oleh Departemen Agama. Beberapa hari berikutnya Bapak Lewis KDR selaku pimpinan Majelis Besar Alim Ulama Kaharingan Indonesia didampingi Manase Pahu berangkat ke Jakarta (Departemen Agama R I). Perjalanan ke Jakarta dibiayai Lukas Tingkes dengan memberikan uang sebesar Rp. 148.000. Hasil ke Jakarta tersebut, akhirnya keluar SK Dirjen Bimas Hindu dan Budha Departemen Agama RI No: H/37/SK/ 1980, Tanggal 19 Maret 1980, tentang Pengukuhan Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan (perubahan dari Majelis Besar Alim Ulama Kaharingan Indonesia), sebagai Lembaga Keagamaan, bertugas untuk mengelola dan membina umat Kaharingan. Selanjutnya disebut Hindu Kaharingan. Guna me- follow-up keluarnya keputusan tersebut, maka Bapak Lewis BBA, Simal Penyang, Liber Sigai, Oka Swastika dkk berangkat ke Denpasar (Bali), untuk konsultasi dan koordinasi dengan para sesepuh Hindu Dharma. Setiba di Denpasar mereka diterima oleh para pimpinan PHDI Pusat dan Prof. Dr. Ida Bagus Oka (Rektor Universitas Udayana, Bali). Tanggal 16 April 1980 diadakan rapat konsultasi dengan para pimpinan Hindu Indonesia yaitu: Drs. Oka Puniatmaja, Ketua PHDI Pusat, I Wayan Surpha, Sekjen PHDI Pusat, Nyoman Pinda, Cok Raka Dherana, SH, Wakil Presiden Pemuda Hindu se-dunia, Prop Dr. Ida Bagus Oka, Cok Rai Sudharta, MA dan membicarakan kedudukan organisasi masing-masing. Kemudian tanggal 17 April 1980, diterima oleh sesepuh Hindu, Prof Dr. Ida Bagus Mantra (Gubernur Propinsi Bali), setelah melaporkan hasil pertemuan, tanggal 16 Maret 1980 di hotel Bali, maka beliau menyatakan bahwa kekuatan Hindu Indonesia yang telah berkembang belasan abad, dan di Kalimantan malah yang tertua di Indonesia, Selanjutnya pertemuan itu dilanjutakan dengan melaksanakan ritual Sudiwadani terhadap Bapak Lewis KDR yang mewakili umat Kaharingan di Pura Jagadnatha – Denpasar, dan di beri nama kehormatan I Putu Jatha Mantra.

Sebagai hasil dari integrasi MBA-HK dengan PHDI Pusat, maka dibukalah Sekolah Pendidikan Guru Agama Hindu Kaharingan Parentas Palangka Raya (PGA-HK) sebagai cabang PGA Hindu Negeri Denpasar di Kota Palangka Raya. Beberapa tahun kemudian didirikan Sekolah Tinggi Agama Hindu Kaharingan (STA-HK) Tampung Penyang Palangka Raya. Selanjutnya STA-HK di negerikan pada tahun 2001 dengan nama Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Tampung Penyang Palangka Raya. 

Integrasi Kaharingan dengan Hindu merupakan keinginan murni dari umat Kaharingan ketika itu, sebagai jalan terbaik bagi umat Kaharingan dalam rangka mendapat pembinaan dari Pemerintah. 

Selanjutnya rentetan proses ritual untuk mengukuhkan integrasi Kaharingan dengan Hindu Dharma terus dilakukan seperti ritual “Hambai”, angkat saudara kandung seperjuangan antara tokoh Kaharingan dan anggota PHDI – Pusat, 30 Maret 1980 s/d 1 April 1980. Kemudian di Balai Induk Kaharingan pada bulan April 1980 dilaksanakan upacara Balian Balaku Untung Aseng Panjang dan Manggantung Sahur MBA-HK, dengan dihadari oleh Ketua umum PHDI Pusat, yakni Drs. Oka Puniatmaja, drg. Willy Pradnya Surya (Sek Dirjen Bimas Hindu Budha Dep Agama RI), dan beberapa tokoh-tokoh Hindu Indonesia dan Kalteng antara lain: Simal Penyang, Lewis KDR, Sahari Andung, Itar Ilas, Dagon Ginter, Drs. Liber Sigai, Walter S. Penyang, Rangkap I. Nau, Drs. Oka Swastika, I Dewa Gereh Putra, I Wayan Madu, dan juga menghadirkan seorang Pedanda dari Denpasar. 

Kemudian untuk mengantisipasi isu bahwa dengan integrasi tersebut umat Kaharingan akan di Bali-kan, atau meninggalkan upacara-upacara agama yang telah dilakukan di Kalimantan Tengah, dikeluarkan surat edaran PHDI Prop Kalteng, No. I / E/ PHDI-KH/1980; bahwa tata cara pelaksanaan upacara keagamaan yang telah dilakukan Kaharingan sebagai upacara agama Hindu tetap di pelihara dan dilestarikan, sepanjang tidak bertentangan dengan Weda/Panaturan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. Edaran ini sesuai pula dengan pentunjuk sesepuh Hindu Indonesia Prof. Dr. Ida Bagus Mantra (Gubernur Bali, pada saat itu), di Denpasar Tanggal 17 Maret 1980 dihadapan pimpinan PHDI Pusat dan tokoh umat Kaharingan lainnya, diruang rapat Rumah Jabatan Gubernur.


Dinamika Agama Hindu Kaharingan di Era Reformasi
Di era tahun 2000-an, seiring semakin berkembangnya intelektual maupun peradaban umat Hindu Kaharingan, permasalahan yang dihadapi bukan lagi seputar eksistensi dibina atau tidak umat Hindu Kaharingan oleh Departemen Agama, dan tidak paham maupun tidak dimengertinya ajaran-ajaran luhur keagamaan Hindu Kaharingan, namun keberadaan Hindu Kaharingan sedikit dimamfaatkan oleh segelintir orang sebagai ajang mencari populeritas (baca, dimamfaatkan dalam dunia politik) menuju pe-sugihan se-kelompok orang maupun individual dan atau mendapatkan “anggara” dari Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah untuk kepentingan kelompok-nya. Hal ini dapat dimengerti mengingat jumlah penganut atau umat Hindu Kaharingan di Kalteng mencapai 400.000 orang atau menduduki peringkat ketiga dalam statistic setelah penganut agama Islam dan Kristen Protestan, hal ini merupakan potensi besar untuk menentukan suara dalam Pilkada di dearah Kalimantan Tengah (Palangka Raya, Banjarmasin Post Kamis, 17 Maret 2005). Fenomena di-politisasi-nya keberadaaan Hindu Kaharingan tersebut diatas terlihat jelas ketika seorang anggota Komisi VIII DPR RI bernama Alfriedel Jinu, SH membuat pernyataan yang kemudian dimuat pada Surat Khabar Dayak Pos tanggal 13 April 2006, menyebutkan bahwa “Kaharingan Berhak Menikmati Kemerdekaan”. Menurut Alfriedel Jinu, SH “sebagai umat beragama patut bersyukur, karena sudah sekian tahun Kaharingan Kalimantan Tengah, berjuang agar bisa berdiri sendiri dan menjadi agama yang independen akhirnya terpenuhi.” Pernyataan Alfriedel Jinu, SH tersebut bagaikan “nutrisi” bagi kelompok-kelompok tertentu yang mengambil untung dari polemik yang terjadi interen Hindu Kaharingan ini. Puncak kemelut pro-kontra keberadaan Hindu Kaharingan atau adanya fenomena dis-integrasi antara Kaharingan dengan Hindu Dharma ini terjadi pada tanggal 26 Agustus 2013 dimana Gubernur Kalimantan Tengah dipanggil oleh komisi HAM Jakarta untuk memberikan keterangan atas pengaduan yang dilakukan oleh kelompok MAKI (Majelis Agama Kaharingan Indonesia) yang di ketuai oleh Suel dan BAKDI (Badan Amanat Kaharingan Indonesia) dan Makri (Majelis Agama Kaharingan Republik Indonesia) yang diketuai oleh Lubis. Kemudian suara-suara Kaharingan meminta status di Kementerian Agama ini berlanjut pada acara dialog dan pertemuan tokoh lintas agama bersama Menteri Agama Bapak H. Suryadharma Ali pada tanggal 21 Pebruari 2014 di Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, hal tersebut disuarakan oleh kelompok Lubis dan Suel cs. Padahal baik Lubis maupun Suel, keduanya merupakan alumni Sekolah Tinggi Agama Hindu Kaharingan, dan mendapat ijasah Sarjana Agama Hindu serta sebagai PNS Guru Agama Hindu Kaharingan. Bahkan Suel merupakan mantan Pembimas Hindu dan Kabag ADUM pada Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya, yang hingga sekarang ini berstatus Pegawai Negeri Sipil dengan menggunakan Ijasah Sarjana Agama Hindu. 

Menurut Bapak Lewis KDR (Tokoh Integrasi), disampaikan pada saat acara temu tokoh lintas agama bersama Menteri Agama H. Suryadharma Ali (21-02-2014) bahwa, umat Hindu Kaharingan dan Lembaga Keagamaan Hindu Kaharingan yakni Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan Pusat Palangka Raya tidak melarang kelompok Lubis dan Suel cs untuk mendirikan agama baru dan atau keluar dari Hindu Kaharingan, itu adalah hak mereka, asal saja jangan mengajak umat yang tidak mengerti apa-apa dan memaksakan kehendak serta menyatakan Hindu Kaharingan adalah aliran sesat. Bagi Pak Lewis KDR, beliau tetap konsisten dan komit pada integrasi. Karena sejak integrasi hingga sekarang banyak hal positif yang diperoleh umat Hindu Kaharingan, dan tidak ada larangan sedikit-pun dari kelompok Hindu Dharma atas pelaksanaan segala bentuk ritual keagamaan Hindu Kaharingan. Bahkan Pak Lewis berkata bahwa “Agama Hindu tertua di Indonesia pertama bukan di Bali, Jawa atau Sumatera, namun di Kalimantan, serta segala sarana ritual yang dipakai oleh umat Hindu Kaharingan juga dipakai oleh Agama Hindu, apalagi dalam ranah filsafat dan atau teologi-nya sangat-sangat mirip dengan Hindu ketimbang dengan agama lain. Lalu kenapa kita mesti rebut dan atau mem-permasalah-kan hal itu, kata Pak Lewis KDR, BBA lebih lanjut. Hal senada dengan Pak Lewis KDR, BBA juga disampaikan oleh Ketua Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan Pusat, yaitu Bapak Walter S. Penyang, bahwa MBA-HK Pusat Palangka Raya tetap mempertahankan integrasi dan tidak ada alasan untuk keluar dari Agama Hindu, hal ini disampaikan Walter S. Penyang dihadapan pengurus inti MBAH-HK Pusat pada rapat pengurus pada tanggal 26 Pebruari 2014, yang kemudian pernyataan tersebut disetujui oleh seluruh pengurus beserta beberapa tokoh integrasi yang hadir.

Gubernur Agustin Teras Narang, SH pada acara temu tokoh agama, organisasi, dan adat se Kota Palangka Raya, pada tanggal 26 Pebruari 2014 di Gedung Serba Guna Istana Isen Mulang menyatakan kepada Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Bidang Hukum dan Ham, bahwa memang ada polemik interen Hindu Kaharingan, dan polemik tersebut akan diselesaikan sendiri oleh umat dan atau lembaga keagamaan Hindu Kaharingan.

Kesimpulan

Konversi yang begitu gencar dilakukan oleh penjajah (baca, misionaris-misi Zending) maupun ketidakadilan dan distorsi yang diperoleh dari pemerintah Indonesia (Pemerintah Pusat), melalui Mendagri (Jenderal Amir Machmud), dengan mengeluarkan kebijakan dalam mengisi identitas KTP, menyatakan bahwa untuk kolom Agama bagi yang bukan beragama Islam, Kristen, Khatolik, Hindu dan Budha, dibuat tanda strip “-“ yang berarti penganut aliran kepercayaan, serta himbauan agar Kaharingan bergabung dengan salah satu dari lima agama yang telah diakui oleh pemerintah Indonesia ketika itu. Menjadikan dasar kuat di masa lalu bagi umat Kaharingan untuk berintegrasi dengan Hindu Dharma. Keinginan tulus-iklas umat Kaharingan berintegrasi dengan Hindu Dharma tersebut disambut baik oleh pengurus PHDI Pusat, Gubernur Bali dan Rektor Udayana ketika itu. Sehingga akhirnya pada tahun 1980 umat Kaharingan resmi berintegrasi dengan Hindu Dharma, dan selanjutnya disebut Hindu Kaharingan. Integrasi Kaharingan ke dalam Hindu Dharma merupakan keinginan murni umat Kaharingan melalui rapat pengurus Majelis Besar Alim Ulama Kaharingan Indonesia, yang kemudian MBAUKI ini setelah integrasi berubah menjadi Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan Pusat (MBA-HK) Pusat. Integrasi Kaharingan ke dalam Hindu bukanlah sebagai usaha “penghilangan/penghapusan” dan atau “me-campur aduk” ajaran Kaharingan ke dalam Hindu dan atau sebaliknya. Namun merupakan usaha untuk menjaga dan melestarikan ajaran Kaharingan itu sendiri dari kepunahan. Karena hingga tulisan ini ditulis tidak ada larangan dari Agama Hindu baik secara formal maupun non-formal kepada umat Kaharingan atas pelaksanaan segala macam bentuk ajaran Hindu Kaharingan.

(Penulis adalah Ketua II MBA-HK Pusat Palangka Raya)

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment
Photo

Post has attachment
Wait while more posts are being loaded