Profile cover photo
Profile photo
Octa Dandy Saiyar
252 followers -
NO HUMAN PERFECT.
NO HUMAN PERFECT.

252 followers
About
Communities and Collections
Posts

Post has attachment
KLHK Menang Gugatan Kasus Karhutla Senilai Rp. 979 M

08 SEP 2018
Nomor : SP. 503/HUMAS/PP/HMS.3/09/2018

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Sabtu, 8 September 2018. KLHK kembali membuktikan ketegasannya menjerat pelaku kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Tiga perusahaan perkebunan yang terbukti lalai, dijerat hukum dan harus mempertanggungjawabkan dampak Karhutla yang merugikan rakyat banyak.

Setelah melalui proses kasasi, 28 Juni 2018 lalu, Mahkamah Agung memutuskan PT. JJP bersalah, dan diwajibkan membayar ganti rugi serta biaya pemulihan lingkungan hidup sebesar Rp. 491 miliar.

PT. JJP adalah perusahaan perkebunan sawit yang dituntut membakar dan merusak 1.000 ha lahan di Kecamatan Kubu Babusalam, Kabupaten Rokan Hilir, Riau.

Tanggal 10 Agustus 2018, MA juga menolak kasasi PT. WAJ, dan mengabulkan gugatan KLHK senilai Rp. 466 milyar.

PT. WAJ dituntut KLHK karena menyebabkan kebakaran pada lahan seluas 1.802 ha di Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.

Berselang beberapa hari, tepatnya tanggal 15 Agustus 2018, Majelis Hakim Tinggi Banjarmasin, Kalimantan Selatan, juga memutuskan PT. PU bersalah, serta wajib membayar kerugiank materiil Rp. 22 miliar.

"Kami sangat mengapresiasi Majelis Hakim Mahkamah Agung dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin. Putusan ini memberikan keadilan lingkungan bagi masyarakat dan lingkungan hidup itu sendiri,” kata Dirjen Penegakan Hukum KLHK, Rasio Ridho Sani dalam rilis pada media, Sabtu (7/9/2018).

Dengan putusan ini kata Rasio, mencerminkan Hakim memegang prinsip in dubio pro natura, atau keberpihakan kepada lingkungan hidup.

"Putusan ini patut diapresiasi, semoga dapat meningkatkan kepatuhan hukum kalangan korporasi, demi masa depan lingkungan hidup Indonesia yang lebih baik," kata Rasio.

Sementara itu, KLHK masih menunggu proses eksekusi untuk dua keputusan pengadilan yang sudah final (inkrach van gewisjde) dari kasus kebakaran hutan oleh PT. MPL (Riau) dan PT. KA (NAD).

“Kami terus meminta PN Pekanbaru dan PN Meulaboh segera mengeksekusi putusan yang ada, karena kewenangannya ada di mereka," kata Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan KLHK, Jasmin Ragil.

“Eksekusi putusan ini penting untuk menimbulkan efek jera dan menghormati putusan pengadilan. Agar ada pembelajaran bagi yang lain. Negara kita adalah negara hukum, jadi hormati putusan pengadilan,” tegasnya lagi.

Tidak Akan Gentar

Meski mendapat banyak tantangan, Dirjen Penegakan Hukum LHK, Rasio Ridho Sani menegaskan, KLHK di bawah kepemimpinan Menteri Siti Nurbaya tidak akan gentar menegakkan hukum lingkungan, terutama kasus Karhutla yang telah terbukti menyebabkan penderitaan bagi jutaan rakyat Indonesia.

"Sebagaimana pesan Bu Menteri, jangan pernah berhenti menindak pelaku Karhutla dengan berbagai instrumen dan kewenangan yang kami miliki," tegas Rasio.

KLHK juga telah menyegel lima lokasi lahan perusahaan perkebunan yang terbakar di Kalimantan Barat. Kelima lokasi terbakar berada di lahan PT. SUM, PT. Putera PT. PLD, PT. AAN, PT. APL dan PT. RJP.

"Tanggal 4 September lalu, KLHK baru saja memasukkan gugatan perdata terhadap PT. KU di PN Jakarta Selatan, terkait kebakaran di Jambi," ungkapnya.

Baru di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, penegakan hukum Karhutla pertama kali berani menyentuh korporasi. Dari tahun 2015 sampai sekarang, kata Rasio, sudah ada 510 kasus pidana LHK dibawa ke pengadilan oleh penyidik Gakkum KLHK. Selain itu hampir 500 perusahaan yang tidak patuh telah dikenakan sanksi administratif, dan puluhan lainnya yang dinilai lalai menjaga lahan digugat secara perdata.

Sepanjang tahun 2015-2017, total putusan pengadilan yang dinyatakan inkracht untuk ganti kerugian dan pemulihan (perdata), mencapai Rp17,82 Triliun. Sedangkan untuk nilai pengganti kerugian lingkungan di luar pengadilan (PNBP) senilai Rp.80,7 miliar. Angka ini menjadi yang terbesar dalam sejarah penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia.

Penegakan hukum baik sanksi administratif, perdata dan pidana yang dilakukan KLHK, terbukti mampu memberikan efek jera, serta berhasil mendorong perusahaan memperbaiki perilaku dan kinerja pengelolaan lingkungan. Setelah rutin terjadi selama hampir 20 tahun, Indonesia akhirnya mampu terhindar dari bencana Karhutla secara nasional.(*)


Penanggung jawab berita:
Kepala Biro Humas Kementerian LHK,
Djati Witjaksono Hadi – 081977933330

url : http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/1492
Photo
Add a comment...

Post has attachment
S P O R C : FOREST RANGER

#GAKKUMKLHK #KLHK
Add a comment...

Post has attachment
Add a comment...

Post has attachment

Post has attachment
Penjelasan Menteri LHK Terkait Upaya Penyelamatan Satwa Orangutan 
Add a comment...

Post has attachment
Add a comment...

Post has attachment
Add a comment...

Post has attachment
Check This Out !!!
Add a comment...

Post has attachment
Add a comment...

Post has attachment
Gebrakan KLHK 3 Tahun Dipimpin Siti Nurbaya

Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kamis, 4 Januari 2018. Bebas bencana asap, ketegasan penegakan hukum lingkungan, kebijakan perlindungan gambut yang konsisten, tata kelola lingkungan yang kian tertata, mengembalikan kedaulatan rakyat secara nyata. Itulah sekelumit capaian kerja Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya di sepanjang tahun 2017.

Di tahun ketiga memimpin kementerian yang merupakan gabungan dua kementerian (Kementerian LH dan Kementerian Kehutanan), Siti Nurbaya menunjukkan progres kerja yang konsisten pada arahan-arahan Presiden Joko Widodo dalam mewujudkan Nawacita-nya.

Tidak ada lagi bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) secara Nasional. Tidak ada lagi 'ekspor asap' ke negara tetangga. Rakyat bisa mendapatkan lingkungan sehat, setelah hampir dua dekade bencana yang sama selalu berulang.

Hingga tanggal 31 Desember 2017, berdasarkan satelit NOAA18, jumlah titik api berhasil turun drastis dari 21.929 di tahun 2015, menjadi hanya 2.581 di tahun 2017.

Sedangkan dari satelit TERRA/AQUA (NASA) di periode yang sama, dari 70.971 titik panas di tahun 2015, menjadi hanya 2.440 di tahun 2017.

''Sebagai gambaran, selama 2017 tidak seharipun ada asap lintas batas negara, sementara di tahun 2016 terdapat 4 hari, dan di tahun 2015 selama 24 hari”, tutur Laksmi Dhewanti, Staf Ahli Menteri LHK Bidang Ekonomi dan Perdagangan Internasional, dalam rilis pada media, Sabtu (30/12).

Hal ini tidak terlepas dari kerja terpadu di semua lini, dan juga kebijakan-kebijakan berani di masa pemerintahan Jokowi-JK. Seperti lahirnya PP perlindungan gambut, moratorium izin, hingga penegakan hukum yang tanpa ampun juga menyasar korporasi nakal.

Sepanjang tahun 2015-2017 dilakukan 1.444 pengawasan izin lingkungan. Pada periode yang sama, dikeluarkan 353 sanksi administratif. Meliputi tiga sanksi pencabutan izin, 21 sanksi pembekuan izin, 191 sanksi paksaan pemerintantah, 23 sanksi teguran tertulis, dan 115 sanksi berupa surat peringatan.

Ganti kerugian dari putusan inkracht untuk pemulihan lingkungan (perdata), mencapai Rp.17,82 triliun. Sedangkan pengganti kerugian lingkungan di luar pengadilan (PNBP) senilai Rp.36,59 miliar. Ini belum termasuk beberapa kasus yang dimenangkan KLHK menjelang tutup tahun, dan menjadi angka terbesar dalam sejarah penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia.

Dirjen Penegakan Hukum KLHK, Rasio Ridho Sani mengatakan bahwa penegakan hukum bagi korporasi yang terlibat Karhutla, baik secara administrasi, pidana, maupun perdata, merupakan wujud komitmen nyata pemerintah menindaktegas pelaku kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan.

''Ini bentuk komitmen dan konsistensi Menteri LHK Siti Nurbaya, terhadap pelaku kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan, termasuk yang dilakukan oleh korporasi,'' ujar Rasio Ridho.

KLHK di era Menteri Siti Nurbaya juga terus menggesa pemberian akses legal pada rakyat untuk mengelola kawasan hutan, melalui program Perhutanan Sosial. Per 18 Desember 2017, akses legal lahannya yang sudah terealisasi mencapai 1,33 juta ha dari target 4,38 juta ha hingga 2019.

Pemerintahan Jokowi telah mengalokasikan kawasan hutan seluas 12,7 juta hektar (10% dari luas kawasan hutan Indonesia) untuk masyarakat melalui program perhutanan sosial dengan skema Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, Hutan Adat, Hutan Tanaman Rakyat dan Hutan Kemitraan.

Selain itu tercatat investasi sektor kehutanan dalam negeri naik dari Rp.74,3 T di 2015, menjadi Rp.148,8 T di 2017.

KLHK yang juga bertanggungjawab menjaga kawasan Taman Nasional dan Taman Wisata Alam (TWA), berhasil meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mencapai 7.273.104 orang. Adapun jumlah serapan tenaga kerja bidang kehutanan, meningkat dari 472.000 (2015) menjadi 539.000 (2017).

Untuk melindungi segenap rakyat Indonesia, juga telah dilakukan ratifikasi Konvensi Minamata tentang Merkuri melalui UU 11/2017. Ini melengkapi capaian tahun 2016, dimana telah dilakukan ratifikasi Pengendalian Perubahan Iklim melalui UU 16/2016.

Sepanjang tahun 2017, KLHK juga berhasil meningkatkan kelahiran satwa dilindungi. Tercatat ada kelahiran Gajah Sumatera 6 ekor, Badak Jawa 4 ekor, Orangutan 2 ekor, Komodo 20 ekor, Harimau Sumatera 9 ekor, Banteng Jawa 2 ekor, Anoa 2 ekor, dan Elang Jawa 1 ekor.

Apresiasi untuk kerja Menteri LHK Siti Nurbaya, sebelumnya disampaikan oleh mantan Menteri Lingkungan Hidup, Sarwono Kusumaatmadja.

''Saya melihat banyak sekali perubahan yang dilakukan Menteri Siti Nurbaya. Saya tahu sekali, dia bekerja keras siang dan malam nyaris tanpa henti. Kebijakan-kebijakannya saya nilai berani,'' ujar Sarwono. (*)
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded